menkes

Dia menjelaskan vaksin COVID-19 sudah menjadi isu geopolitik di mana negara-negara di seluruh dunia saling berebut untuk mendapatkan vaksin. Sebab itu, vaksin yang tersedia adalah vaksin yang terbaik untuk digunakan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kombinasi program vaksinasi dan pembatasan mobilitas warga akan efektif menekan penularan Covid-19. Dia mencontohkan apa yang terjadi di negara Eropa.

Usai meninjau, Menkes mengatakan telah berkoordinasi dengan Bupati Tangerang mengenai penambahan jumlah dosis vaksin yang diberikan agar masyarakat yang divaksinasi semakin banyak.

Menkes berharap, pada bulan ini hingga April nanti ada 15 juta dosis vaksin yang akan kembali disuntikkan. Menurutnya, kecepatan pemerintah dalam memberikan vaksin ke masyarakat sudah sesuai.

Menkes mengatakan arahan dari Presiden Jokowi adalah prioritas kesehatan dan ekonomi harus berjalan seimbang. Kemudian, momentum vaksinasi terus dipercepat.

Pada kesempatan tersebut, Menkes Budi turut memantau vaksinasi dosis pertama menggunakan vaksin AstraZeneca terhadap kiai muda, antara lain KH Muhammad Muslih, KH Jazuli Soleh Chosim, KH Ainul Mubarrok, KH Lukmanul Hakim serta ratusan kiai lainnya.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 50,9 persen anak muda cukup percaya dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi covid-19.

"Jadi memang sertifikat vaksinasi ini akan digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi protokol kesehatan yang baru untuk setiap aktivitas," kata Budi.

Menkes juga menuturkan 83,6 persen Puskesmas mengalami penurunan kunjungan pasien.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa menggunakan sertifikat vaksin untuk bepergian ke luar kota belum boleh dilakukan. Orang yang ingin berkelana masih harus menunjukkan hasil tes Covid-19.

Pemerintah sedang mempersiapkan pembelian sebanyak 426 juta vaksinCovid-19 untuk diberikan secara gratis kepada penerima manfaat dari kalangan pekerja perusahaan swasta.

Langkah tersebut penting untuk membangkitkan industri pariwisata Bali di dunia internasional.

Pernyataan itu disampaikan Menkes usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang diikuti sekitar seribuan orang di Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Provinsi Bengkulu, Kamis (11/3).

Menkes Budi mengungkapkan, alasan untuk memberikan lampu hijau bagi personel TNI/Polri untuk melakukan vaksinasi secara terpisah lantaran dua institusi itu mempunyai personel yang memiliki keahlian medis. Sehingga diyakini mampu untuk menyuntikkan vaksin anti virus Corona jenis baru tersebut.

Budi menyebutkan agar kekebalan masyarakat di Indonesia tercapai, maka harus ada 70 persen atau 181,5 juta masyarakat yang disuntik vaksin. Namun, lanjut dia, ketersediaan vaksin menjadi salah satu kendala bagi Indonesia untuk mencapai kekebalan komunitas 70 persen.

Maka dari itu, ia tidak ingin Kemenkes mengelola data sendiri karena khawatir tidak tepat sasaran. Baiknya, Kemenkes kerja sama dengan institusi lain bila membutuhkan data yang akurat. Terutama, untuk sasaran vaksinasi kepada masyarakat yang membutuhkan pendataan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menerbitkan aturan soal vaksinasi Covid-19 gotong royong. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada pasal 3 dijelaskan karyawan atau karyawati, keluarga dan individu terkait dalam keluarga sebagai penerima vaksinasi dalam pelayanan vaksinasi gotong royong tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya rencana kebutuhan vaksinasi berdasarkan jumlah sasaran.

Pemerintah akan terus mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas ketika momentum liburan panjang. Karena belajar dari imbas liburan Idul Fitri tahun lalu dan Libur Natal dan Tahun Baru kemarin yang membuat angka penyebaran Covid-19 naik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin klaim terjadi penurunan kasus Covid-19 selama dua minggu terakhir. Hal tersebut terjadi lantaran adanya libur panjang dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).