Menteri LH dan Kehutanan

Menteri LHK minta rakor bahas kebakaran hutan segera digelar. Siti menekankan rapat koordinasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Kementerian LHK segera menyurati Sekretaris Kabinet untuk mengajukan permohonan rapat tersebut.

Menteri LKH sebut Pemerintah terus kelola sawit secara berkelanjutan. Siti Nurbaya meminta Parlemen Eropa melihat luasnya wilayah geografis yang dimiliki Indonesia. Sudah barang tentu hal itu bukan hal yang mudah.

Dipanggil Jokowi, Menteri Siti lapor soal hutan sosial buat rakyat. Kebijakan hutan sosial, kata Siti, telah ada sejak tahun 2007. Namun, saat pemerintahan lalu, kebijakan tersebut belum kuat. Maka itu, Presiden meminta bawahannya untuk mematangkan soal kebijakan hutan sosial bagi masyarakat ini.

Pemerintah waspada tawaran ganti rugi terumbu karang pakai asuransi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan, asuransi biasanya tak membayar setimpal dengan kerusakan terumbu karang maupun biaya untuk memperbaikinya.

Komitmen Indonesia ini telah dibuktikan dengan menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 April 2016.

Jaksa Agung koordinasi dengan Menteri LHK soal reklamasi Lampung. Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri kasus dugaan pelanggaran reklamasi teluk Lampung yang disinyalir melibatkan Wali Kota Lampung Herman HN. Untuk mendalami kasus itu, Kejagung akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Saya juga tegaskan bahwa Pemerintah Indonesia hanya bekerja sebagaimana mandat UUD 1945," tegasnya.

Menteri Siti menyatakan handphone-nya aktif 24 jam untuk menerima laporan.

Penanggulangan kebakaran hutan di tujuh provinsi telah ditetapkan status siaga darurat.

Kementerian LHK telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghukum perusahaan-perusahaan tersebut.

Jusuf Kalla didampingi Menteri Siti Nurbaya saat membuka Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-20 di JCC.

Bagi Siti, rob merupakan peristiwa alam yang dari dulu harus diperhitungkan.

Mereka mengunjungi Pulau C dan D yang berdempetan. Padahal seharusnya terpisah dengan kanal selebar 300 meter.

Acuan aturan reklamasi beberapa pulau ternyata tidak sama.

"‎Kalau ada masukan lagi akan kami buka waktu satu bulan, terhitung sejak 20 Januari."

Siti mengaku perlu meninjau secara langsung terhadap persoalan di lapangan.

Mereka akan melakukan pemetaan, perencanaan, pembagian zona lahan, konstruksi dan penyehatan lahan gambut yang rusak.

Menteri Siti merasa kondisi di lokasi kebakaran hutan dan lahan mirip kiamat.

Siapa bawahan yang berani bohongi Jokowi dan menteri?

Keterlibatan perusahaan Singapura juga masih ditelusuri.