Menteri LH dan Kehutanan

"Kalau bupati tidak mau (cabut izin), kita pakai instrumen lain," ancamnya.

Cara lain dengan menggunakan jelly pack yang akan diuji coba di Taman Nasional Tengger, Jawa Timur.

Dia menduga hutan itu dibakar secara sengaja oleh beberapa pihak tertentu.

Menurut Siti, penanganan kasus hutan di daerah lain di Indonesia juga kacau.

UU yang ada saat ini dinilai terlalu ringan. Karena para pelaku hanya dihukum tak lebih dari 8 bulan.

"Maka itu penyelamatan air itu penting, dalam hal ini saya yang bertanggung jawab," tegas Siti.

Kedatangan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ini untuk membahas eksekusi kawasan Hutan Register 40 di Padang Lawas.

Tujuan utama Inpres moratorium hutan adalah menjaga luasan hutan di Indonesia.

Kepala daerah disebut mengeluarkan izin pertambangan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Kehadiran PLTU tersebut mampu memperkecil kebutuhan penggunaan lahan kehutanan.

"Tadi kita ketemu, dia mau studi Danau Toba, mau mengembangkan Danau Toba bersama USU," kata Menteri Siti Nurbaya.

"Karena itu saya turun langsung. Ini perintah Bapak Presiden," tegasnya.

"Ini memang perlu ada shock terapi, efek jera bagi para pengganggu lingkungan tersebut," kata Aher.

Beberapa jenis bencana yang terkait dengan kementeriannya secara umum adalah bencana ekologis.

Izin pakai kawasan meliputi kawasan konservasi, hutan lindung serta beberapa kawasan yang konservasinya berbeda-beda.

Alasan pemerintah memperbolehkan pengembangan PLTP di hutan lindung lantaran energi listrik menjadi prioritas.

Menurutnya, hampir sebagian besar waduk tersebut masuk ke dalam hutan sehingga membuatnya harus bekerja ekstra.

Menurutnya, satu-satunya cara untuk menyelesaikan asap kebakaran hutan adalah dengan penegakan hukum.

Menteri Siti mengaku datang ke KPK untuk membahas soal izin perhutanan dan perkebunan.

Posisi Jokowi sebagai presiden diharapkan mempermudah koordinasi pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta.