Motor Dilarang Lewat HI

Pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar menilai aturan tersebut tidak berkeadilan dan diskriminatif terhadap pengendara sepeda motor.

Anies taati putusan MA batalkan Pergub larangan motor lewat Thamrin. Anies mengatakan ini bukan sekedar kabar baik melainkan menjalankan prinsip keadilan. Selain itu, sesuai dengan konsep pemerintahnya, dimana semua warga dapat mendapat kesempatan yang sama termasuk pengendara sepeda motor.

Senada dengan Kakorlantas Polri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji terlebih dahulu baik buruknya jika larangan sepeda motor di Jalan Thamrin dicabut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghapus kebijakan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin itu merupakan produk dari Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anies mengatakan pengendara motor sama terhormat dengan pengendara mobil, dengan alasan itu ia berencana merevisi pergub yang sudah ada. Namun ia tetap mendorong semua yang memiliki kendaraan untuk beralih ke transportasi umum.

Kakorlantas Irjen Pol Royke Lumowa tak setuju atas wacana penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, yang direncanakan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia juga mengaku tak tahu apa alasan Anies mau menghapus larangan tersebut.

Wakil Kepala dinas Perhubungan (DKI) Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan pemprov berencana menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) untuk sepeda motor di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin.

Untuk menjamin itu semua, Sandi akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait seperti kepolisian untuk memastikan pengemudi kendaraan bermotor tertib dan tamu-tamu VVIP tetap aman dan nyaman melalui jalan protokol.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji terlebih dahulu baik buruknya jika larangan sepeda motor di Jalan Thamrin dicabut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim, sudah sejak lama tidak setuju pembatasan akses sepeda motor di jalan-jalan ibu kota. Dalam pandangannya, yang menjadi biang kerok kemacetan Jakarta adalah kendaraan roda empat.

Namun, kepolisian belum dapat berkomentar apakah menyetujui atau menolak rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang berniat menghapus aturan tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak setuju rencana pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini sudah cukup efektif menekan kesemrawutan.

Bukan sekedar menghadirkan keadilan untuk pengendara sepeda motor saja, melainkan di sepanjang Jalan Sudirman terdapat kantor-kantor. Di mana para pegawainya yang banyak memanfaatkan ojek online.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra membantah pelarangan sepeda motor bakal dilakukan hingga ke Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Dia memastikan larangan hanya berlaku di jalan protokol dari depan Istana Merdeka hingga Bundaran Senayan.

Rencananya, kata Sigit, untuk penetapan pada tahap pertama akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Hingga kini, lanjutnya, pihaknya tengah menyiapkan segala sesuatunya.

Budi menambahkan bis yang ada dapat memenuhi kebutuhan. Tidak ada kendala dari Transjakarta sehingga belum antisipasi lebih lanjut.

Untuk pengendara roda dua di Jakarta, bersiaplah mencari jalan alternatif. Sebab, nantinya bukan hanya di Jalan Sudirman-Thamrin saja sepeda motor dilarang melintas, tapi juga di ruas jalan protokol lainnya.

Kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan sosialisasi terus dilakukan dimulai dari 21 Agustus sampai 11 September 2017.

Budi menambahkan untuk mencari solusi kemacetan ini, Pemprov harus bekerja sama dan berdiskusi dengan masyarakat agar menemukan jalan keluar.

Budi menghargai dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta, namun ia menyarankan agar Pemda DKI Jakarta bertindak secara bertahap.