Motor Dilarang Lewat HI

Dengan berbagai intrik dia coba kelabui petugas Penjagaan dan Pengaturan Lalu lintas Ditlantas yang sedang berjaga.

Sudah dapat dipastikan nomor polisi B 6168 ESG yang terpasang di motor itu palsu.

Nomor polisi yang terpasang di motor itu ternyata juga bodong.

ITW menilai kebijakan Ahok larang motor lewat Thamrin tak akan selesaikan masalah kemacetan.

Sanksi tilang sudah mulai diterapkan per 18 Januari kemarin.

Dalam UU Lalu Lintas sama sekali tidak mencantumkan frasa larangan. Pergub itu dinilai menentang perintah UU.

Nopol B 6168 ESG itu harusnya untuk motor bebek Yamaha, malah dipakai untuk Harley bodong.

Seorang pengendara motor Harley Davidson kabur saat disetop polisi. Tahunya pelat nomornya palsu. Bikin malu.

"Gugat aja dulu, enggak apa-apa," kata Ahok.

Kejadian itu terjadi pada hari Minggu kemarin. Identitas si pengemudi sedang dicari.

Ahok yakin bahwa dengan sedikit menerapkan kebijakan yang bersifat memaksa akan meredam nantinya.

Lebih banyak pelanggar sudah mengetahui adanya aturan dilarang melintasi Jalan MH Thamrin.

Pengendara motor gede tersebut kabur saat tidak bisa menunjukkan surat kendaraan.

Sanksi bagi penerobos Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat pun tak tanggung-tanggung, yakni denda sebesar Rp 500 ribu.

Pemprov DKI Jakarta berencana akan memperluas kawasan pelarangan motor hingga Blok M.

Aksi demo yang diikuti puluhan anggota dari Komunitas Pemotor Sudirman membuat lalu lintas sekitar Bundaran HI macet.

Sanusi menilai kebijakan itu agar kawasan Jl Sudirman-Medan Merdeka juga Balai Kota, tak jadi sasaran pendemo bermotor.

Ahok berencana memperluas larangan motor hingga ke Jalan Sudirman dan Blok M.

Para tukang ojek meminta Ahok mencabut larangan melintas motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Menurut Ahok, perluasan kawasan larangan melintas bagi sepeda motor memang akan dilakukan, tapi belum dalam waktu dekat.