Muhammad Akil Mochtar

"Yang jelas itu bertentangan dengan konstitusi, jadi tidak boleh dihidupkan kembali," ujar Akil Mochtar di Gedung MK.

Akil mengucapkan sumpah jabatan pada Jumat (5/4) mendatang.

"Jika anggaran (APBN) tetap digunakan untuk RSBI maka akan berpotensi berurusan dengan KPK," ujar Akil.

Para pemohon dalam uji materi ini adalah tiga orang warga DKI yang menginginkan Pilkada hanya berjalan satu putaran.

Pemindahan kewenangan penanganan sengketa pilkada telah melanggar amanah konstitusi.

Jika keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah tetap dibutuhkan, harus dilakukan pembatasan.

"Sekarang ad hoc tidak jelas rekrutmennya. Beban negara untuk pembiayaan cukup besar. Sistem juga tidak jelas."

"Jika sudah masuk ke persidangan, maka ketua MK tidak bisa lagi memberikan saran sebagai mediator," ujar Hakim MK, Akil.

Presiden memiliki kewenangan penuh untuk memberi perintah kepada Polri, karena lembaga itu berada di bawahnya.

"Perlawanan Polri mengindikasikan gerakan yang semakin meluas. Presiden harus segera memanggil kapolri."

Pemberlakuan dua pasal itu dirasa merugikan para pengusaha lantaran harus membayar perlindungan dua kali.

Karena jika menerima dana sumbangan itu, kredibilitas KPK dipertanyakan.

Layaknya menteri, posisi wakil menteri kini menjadi jabatan politik (political appointee).

MK membatalkan penjelasan pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyatakan wakil menteri adalah pejabat karier.

Putusan itu memperkuat posisi Wamen sebagai anggota kabinet, bukan jabatan karier.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, masih ada perdebatan soal posisi wakil menteri.

Menurut Bistok, putusan MK hanya berdampak pada revisi Perpres yang mengatur syarat-syarat wakil menteri.

"Desain awal di DPR adalah jenjang karir birokrasi tertinggi tapi dia selevel menteri dan tidak dualisme," ujar Priyo.

"Tidak ada konsekuensi. Konsekuensinya bahwa wamen yang ada sekarang jalan terus, tidak ada masalah," ujar Mualimin.

Mahkamah menjelaskan enam persoalan legalitas pengangkatan wakil menteri disebabkan ketidakpastian hukum pasal 10.