Nazaruddin

Abdul mengatakan, Nazaruddin bebas melalui program Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Mantan bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin sudah tidak lagi tinggal di Lapas Sukamiskin. Terpidana dalam kasus korupsi proyek wisma atlet itu sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB) sejak Minggu (14/6).

Momen bebasnya Nazaruddin itu, membuatnya, kembali mengingat soal tudingan-tudingan yang kerap dilontarkan Nazaruddin terhadap aktor-aktor yang diduga terlibat.

Nazaruddin dijerat dalam kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26.

Keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) masih menjadi misteri. Walau diketahui sudah berada di Indonesia, sampai detik ini KPK belum berhasil menangkap politikus PDIP itu.

Tahun ini, masa pemotongan tahanannya selama dua bulan. Namun, Tejo memastikan tidak ada lagi napi populer yang tersandung kasus korupsi menerima kebijakan serupa.

Kasus Udayana, Eks Manajer PT NKE sesali BUMN beri fee tak dipidana korporasi. Ia menjelaskan, proyek rumah sakit Universitas Udayana dikoordinir oleh Muhammad Nazaruddin selaku pemilik PT Anugrah Nusantara sekaligus Bendahara Umum Partai Demokrat.

Sidang perdana PT Nusa Kontruksi Enjiniring terkait korupsi. PT Duta Graha Indah yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Kontruksi Enjiniring merupakan perusahaan pertama yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam sidang perdananya ini, PT NKE diwakili oleh direktur utama Djoko Eko Suprastowo.

Selain untuk Nazaruddin, kata jaksa, fee itu juga diberikan pada panitia pengadaan proyek Rizal Abdullah sebesar Rp 1,164 miliar.

"Kan ini ada pertemuan antara Nazaruddin, saya, Andi Narogong, pimpinan Banggar juga menerima uang Melchias Mekeng, Olly (Olly Dondokambey) itu juga di sini Irvan menyerahkan uang ke Melchias di mana di ruangan saya. Nazaruddin saksi yang melihat, jadi mencocokkan apa yang saya harus sampaikan jangan sampai salah."

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Tejo Herwanto mengatakan ‎Nazaruddin mendapatkan remisi enam bulan karena statusnya sebagai JC. Maka, ini menjadi pertimbangan pemberian remisi serta sudah menjalani masa tahanan sejak 2013 lalu.

Made Meregawa, didakwa merugikan negara Rp 25,9 miliar terkait pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Made diduga memperkaya sejumlah perusahaan yakni PT Duta Graha Indah (DGI) dan perusahaan di bawah kendali Muhammad Nazaruddin, PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Permai Group.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung, Wahid Husen mengatakan, pada peringatan hari raya Idul Ftri 1439 H ada 68 tahanan narapidana khusus mendapat remisi Lebaran.

Yulianis membeberkan perihal aliran uang serta mobil Toyota Harrier yang diterima Anas sebagai bentuk gratifikasi. Dia mengatakan, tidak ada aliran uang yang mengalir ke kantong mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Barang rampasan milik Nazaruddin yang diserahkan yaitu sebidang tanah dengan luas 153 meter persegi beserta bangunan di atasnya dengan luas 600 meter persegi. Tanah dan bangunan ini berlokasi di Jalan Wijaya Graha Puri Blok C Nomor 15 dan 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto angkat bicara soal pernyataan terpidana korupsi proyek Wisma Atlet di Hambalang, M Nazaruddin yang mengklaim memiliki bukti korupsi Fahri Hamzah saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR. Setya Novanto sangat menyayangkan pernyataan Nazaruddin tersebut.

Berangnya Fahri Hamzah dituding korupsi sampai mau gulung Nazaruddin. Fahri Hamzah pun geram dituding Nazaruddin terlibat dalam kasus korupsi. Fahri balik menuding, yang dilakukan Nazaruddin semakin menandakan adanya skandal dalam pemberantasan korupsi.

Pada persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, Ketua Majelis Hakim, Yanto mengonfirmasi BAP Nazaruddin yang menyebut sejumlah pimpinan fraksi mendapat jatah. Keterangan tersebut diakuinya dari laporan Mustoko Weni, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar yang saat itu diketuai oleh Setya Novanto.

Apalagi, setiap orang berhak menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kasus.

Fahri meminta Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam dan turun tangan menghentikan skandal ini. Jika skandal ini tidak dihentikan, Fahri khawatir nama Jokowi ikut diseret Nazaruddin dalam kasus korupsi.