Nazaruddin

Sikap ini menyusul tudingan yang dilontarkan Nazaruddin bahwa dirinya terlibat kasus korupsi.

Fahri menyebut adanya skandal dalam pemberantasan korupsi karena selama ini pengungkapan kasus oleh KPK. Dia menilai KPK memelihara dan menjadikan Nazaruddin sebagai alat untuk menyebut siapa pun yang berseberangan dengan lembaga antirasuah itu.

Kemarin, usai menjadi saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Nazaruddin tiba-tiba menyebut nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terlibat korupsi.

Fahri Hamzah menilai Nazaruddin mulai panik karena persekongkolannya dengan KPK mulai terbuka. Fahri mengaku sudah mendengar keterangan-keterangan Nazaruddin dari rekaman. Menurutnya, kalimat yang paling banyak dikatakan Nazaruddin adalah "kita serahkan kepada KPK".

Sebelumnya, Nazar mengklaim memiliki bukti atas korupsi Fahri Hamzah saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dan bakal melaporkannya ke KPK.

Sebelum memberikan rekomendasi, KPK memperhatikan banyak aspek. Febri mengakui Nazaruddin telah berkontribusi mengungkap sejumlah hal. Namun aspek konsistensi juga harus dipertanyakan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK akan mempelajari bukti dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang akan diserahkan oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Nazaruddin menuding Fahri telah menerima sejumlah uang darinya terkait tindak pidana korupsi.

Nazar sebut tak ada keterlibatan Ibas & SBY di kasus e-KTP. Menurutnya, tindak tanduk Anas dalam melakukan tindak pidana korupsi kerap kali mengatasnamakan partai meski dalam realisasinya dimanfaatkan untuk pribadi.

Usai persidangan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Nazar mengungkit kontribusinya dalam membongkar kasus korupsi. Oleh karenanya dia meminta seluruh pihak terkait mematuhi aturan tentang asimilasi.

Menurut Nazaruddin, korupsi itu dilakukan saat Fahri menjabat sebagai wakil ketua Komisi III DPR. "Insya Allah dengan bukti yang saya serahkan cukup membuat Fahri tersangka. Saya serahkan uangnya, di mana dan berapa angkanya, dia menerima beberapa kali," kata Nazar.

Nazar mengaku ada catatan penerima jatah e-KTP yang dihilangkan. Nazar mengklaim partai berlambang Mercy biru itu menerima USD 3 juta yang kemudian diperuntukkan kegiatan kongres Partai Demokrat pencalonan Anas Urbaningrum sebagai calon Ketua Umum.

Dicecar aliran e-KTP ke semua fraksi, Nazaruddin akui nominal beda-beda. Muhammad Nazaruddin dicecar soal aliran uang e-KTP yang mengalir ke seluruh pimpinan fraksi di DPR saat proyek itu dibahas. Nazaruddin mengakui pemberian kepada fraksi-fraksi itu benar adanya. Namun, Nazar tidak merinci fraksi mana saja.

Saat itu, ujar Nazar, jatah uang yang diterima Gamawan Fauzi melalui adiknya sebesar berkisar USD 1 juta hingga 4,5 juta. Realisasi jatah untuk Gamawan dilakukan secara bertahap dengan dua kali transaksi.

Keterangan Nazar mengenai penggunaan dana optimalisasi terhadap proyek e-KTP kemudian dibantah Melcias Markus Mekeng yang juga dihadirkan dalam sidang oleh jaksa penuntut umum pada KPK.

Agus Rahardjo menjelaskan alasannya. KPK tidak memberikan rekomendasi asimilasi lantaran Nazaruddin sudah banyak diberikan remisi. Selama tahun 2013 hingga 2017 Nazaruddin telah diberikan remisi selama 28 bulan. Alasan lain, kesalahan Nazaruddin juga banyak.

Masinton sebut KPK istimewakan Nazaruddin jika kabulkan asimilasi. Padahal, kata dia, selama ini KPK menyebut Nazaruddin sebagai pembohong atas kesaksiannya di sejumlah kasus korupsi.

Matan Ketua DPR RI tersebut justru menyarankan agar awak media menanyakan hal tersebut kepada Muhammad Nazarudin.

KPK pertimbangkan rekomendasi asimilasi Nazaruddin. Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, adanya permintaan rekomendasi oleh KPK sebab Ditjen PAS telah melakukan sidang untuk menimbang layak tidaknya mantan bendahara umum Partai Demokrat itu mendapat asimilasi. Hasilnya, Nazaruddin layak mendapat program asimilasi.

Remisi, asimilasi maupun pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi masih menimbulkan pro kontra. Dengan pemberian keringanan hukuman bagi terpidana korupsi, pemerintah dianggap tak konsisten dengan semangat pemberantasan korupsi. Layakkah Nazaruddin mendapat asimilasi?

KPK mengingatkan, syarat mendapatkan remisi, asimilasi, hingga syarat pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus korupsi sesungguhnya bukan hanya berkelakuan baik. Ada syarat-syarat yang cukup berat di PP 99 Tahun 2012. Termasuk soal kontribusi mengungkap perkara dengan bekerja sama penegak hukum.