nikel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik kerja sama yang telah disepakati oleh perusahaan di Kabupaten Luwu Timur dengan sejumlah negara yaitu Brasil, China, dan Amerika Serikat (AS). Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia harus berani untuk menyetop ekspor barang mentah, guna mengoptimalkan sumber daya alam. Meski dengan begitu, Indonesia harus dimusuhi banyak negara karena hilirisasi ini.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Pertambangan, Irwandy Arif mengatakan, dari 32 smelter tersebut, 20 di antaranya berdiri sendiri. Sedangkan 12 sisanya berintegrasi dengan tambang.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengajukan banding atas kekalahan gugatan yang dilayangkan Eropa ke World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Besar harapan Pemerintah banding ini akan dikabulkan demi kelancaran program hilirisasi di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, bukan hal yang mudah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai 'raja' baterai kendaraan listrik dunia. Meskipun, Indonesia memiliki nikel yang melimpah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjabarkan, sepanjang periode Januari-November 2022 pertumbuhan ekspor barang olahan nikel hampir mencapai 400 persen secara tahunan, year on year (YoY). Capaian ini, menurut Zulkifli, menjadi penopang kontribusi kinerja ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fahmy pun tak memungkiri, bisa saja perjuangan Jokowi saat ini bernasib serupa seperti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kalah kuat dari gugatan WTO.

Menurut dia, dua langkah Presiden Jokowi dalam menghadapi keputusan WTO sudah tepat,

Cak Imin menyatakan kekalahan Indonesia menunjukkan bahwa ada kekuatan global yang terus memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor bahan mentah.

Nikel merupakan salah satu logam mineral yang banyak ditemukan di kerak bumi dengan warna dasar putih keperakan, mengkilap, sedikit keemasan dan cukup keras. Nikel murni memiliki tekstur bubuk dengan reaksi kimia lebih pekat dan mudah bereaksi dengan udara suhu normal.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menurutnya walaupun Indonesia kalah pada saat di WTO tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan banding, karena putusan dari WTO tersebut belum final.

Direktur eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan keputusan yang diambil pemerintah untuk melakukan banding merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebab, keputusan dari WTO masih belum final, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan perlawanan dengan banding atas keputusan tersebut.

Bahlil mengatakan, kenaikan pajak ekspor nikel dimungkinkan sebagai cara lain di luar upaya banding yang akan diajukan Pemerintah Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel.

Klaim pemerintah Indonesia menerapkan pajak ekspor nikel sebesar 1000 persen adalah hoaks. Tidak ada sumber kredibel yang membenarkan klaim itu.

Jokowi pun tidak mempermasalahkan bila ada sejumlah negara yang menggugat kebijakan Indonesia yang menahan laju ekspor bahan mentah.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengusulkan membentuk organisasi negara-negara penghasil nikel, kepada Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi, Kanada Mary Ng. Organisasi ini akan seperti OPEC, sebuah organisasi negara eksportir minyak mentah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimis pengembangan kendaraan listrik bisa terus digenjot, terutama karena Indonesia menyimpan cadangan nikel tertinggi di dunia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menyetop ekspor timah, tembaga, dan komoditas lainnya yang masih dalam bentuk mentah. Sebelumnya, Jokowi sudah menyetop ekspor nikel mentah.

Kata Jokowi, dulu sebelum ekspor nikel mentah di hentikan, pendapatan ekspor nikel mentah setiap tahunnya hanya USD 1,1 miliar sekitar Rp15 triliun per tahun. Namun, setelah dihentikan, pendapatannya melonjak menjadi USD 20,9 miliar setara Rp360 triliun.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Presiden Jokowi menilai hilirisasi dan industrialisasi efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.