OTT Bupati Langkat

Dugaan itu muncul setelah dilakukan pemeriksaan kepada tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat.

Kuburan salah seorang yang diduga menjadi korban kekerasan di kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dibongkar tim gabungan Polda Sumatera Utara (Sumut). Langkah itu diikuti autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya.

KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022.

Kemudian, tersangka lain yakni Terang Sembiring yang merupakan pembina kerangkeng manusia. Lalu, Junaidi Surbakti adalah penjaga kerangkeng manusia yang telah bekerja sekitar 6 bulan. Selanjutnya, Iskandar Sembiring, bertugas mengantar korban kerangkeng manusia.

Kepolisian berjanji menyelesaikan kasus kerangkeng manusia tepat waktu. Kendati, ada beberapa hal yang belum ditemukan polisi terkait penyelidikan kasus kerangkeng manusia.

Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin telah dijadikan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumahnya. Merespons penetapan tersangka ini, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong aparat hukum juga mengusut dugaan keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam kasus itu.

Dalam dakwaan disebutkan Terbit selaku Bupati Langkat memiliki orang-orang kepercayaan, yaitu Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra yang biasa disebut "Group Kuala" untuk mengatur tender pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat.

Muara Perangin Angin didakwa menyuap Bupati Langkah sejumlah Rp572 juta terkait pekerjaan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021.

nam juga menyoroti soal upaya pemulihan korban yang sedang disiapkan Polda Sumut adalah hal yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari kejahatan perdagangan orang.

Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka ini setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus tersebut..

TAP-HAM meyakini masih banyak tersangka lain mengingat banyak pihak diduga terlibat penganiayaan kepada para penghuni kerangkeng.

Pemeriksaan yang dilakukan langsung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta berlangsung pada Jumat (1/ 4) kemarin. Di mana Terbit turut ditanyakan seputar operasional kerangkeng tersebut.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) hari ini akan melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Koordinasi ini terkait dengan dugaan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Komisi III DPR RI akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk mengawasi proses hukum kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Saat ini polisi telah memeriksa lebih dari 80 orang saksi sejak penyelidikan hingga ditetapkannya 8 orang tersangka. Hadi menuturkan, penyidik tak ingin tergesa-gesa melakukan penahanan.

Polisi hingga saat ini juga belum memerinci peran dan identitas tersangka dengan gamblang.

Delapan tersangka dijerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Saat ini Polda Sumut masih terus mendalami dan mengembangkan kasus ini.

Dalam laporan LPSK, DW merupakan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat sejak tahun 2017-2022. Ia juga menjadi Bendahara SAPMA PP Sumatera Utara.

Dalam laporan LPSK, DW merupakan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat sejak tahun 2017-2022. Ia juga menjadi Bendahara SAPMA PP Sumatera Utara.

Ali mengatakan, perpanjangan masa penahanan Terbit terhitung mulai 21 Maret 2022 hingga 19 April 2022. Terbit masih akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.