OTT Bupati Langkat

Eks Bupati Langkat sepenuhnya memanfaatkan situasi akut para pecandu narkotika untuk memperoleh keuntungan dengan tidak membayar upah mereka sebagai tenaga kerja demi kepentingan bisnis pribadi miliknya.

Dalam melakukan penyelidikan itu, Puspomad telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari para saksi yang diduga mengetahui hal tersebut.

Para mantan penghuni kerangkeng yang mengadu ke LPSK juga mengungkap rasa takutnya berkaitan proses hukum atas kasus dugaan penyalahgunaan kerangkeng manusia yang masih didalami Polda Sumatera Utara.

Selain Terbit Perangin Angin, dari hasil temuan tersebut, LPSK menduga ada keterlibatan anggota keluarga hingga aparat keamanan di tempat tinggal milik tersangka dugaan kasus suap tersebut

KPK total menetapkan enam tersangka kasus itu yang terdiri dari lima penerima suap dan satu pemberi suap.

BBKSDA Sumut telah mengirimkan SPDP kepada Kejati Sumut atas nama Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin. Berdasarkan SPDP itu, Terbit ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kepemilikan satwa dilindungi yang dipelihara di rumah pribadinya di Kabupaten Langkat.

Hadi menyebut bahwa hingga saat ini Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di kerangkeng tersebut.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap dengan adanya kegiatan itu agar dapat membuat terang terkait dugaan adanya kekerasan.

Selain Terbit, KPK juga memperpanjang penahanan tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka yakni Muara Perangin Angin di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Marcos Surya Abdi di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Shuhanda Citra di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Isfi Syahfitra di Rutan Polres Jakarta Timur.

Polda Sumut masih melakukan penyelidikan terkait tindak pidana yang diduga terjadi di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mereka telah kuburan korban yang diduga tewas.

Anam juga menyampaikan pihaknya juga akan mendalami terkait dugaan adanya tindakan penyiksaan terhadap para penghuni kerangkeng tersebut.

Kemudian, Anam mengatakan usai keterangan dari Terbit diminta dan dikonfirmasi kepada para ahli. Barulah Komnas HAM bakal menyusun kesimpulan serta rekomendasi perihal kasus kerangkeng manusia ini.

Korban jiwa penghuni kerangkeng Bupati Langkat Nonaktif potensial bertambah.

Polisi bakal meningkatkan status perkara terkait penemuan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana, di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Polisi akan menggelar perkara tersebut hari ini.

Komnas HAM siang ini memeriksa Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin terkait temuan kerangkeng manusia di kediamannya. Pemeriksaan dilakukan Komnas HAM di gedung KPK.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mendalami kasus dugaan perbudakan modern yang dilakukan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pihaknya sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan besok.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pemeriksaan Terbit dilakukan untuk mendalami dugaan perbudakan manusia dalam kerangkeng di kediamannya. Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan KPK terkait pemeriksaan Terbit Rencana.

Mereka yang bakal diperiksa yakni Kasubbag LPSE Bag PBJ Setda Kab. Langkat Prayitno, Mantan Kasubbag Pengelolaan Bag PBJ Setda Kab. Langkat Yoki Eka Prianto, Kasubbag Pengelolaan Bag PBJ Setda Kab. Langkat Wahyu Budiman, dan Kasubbag Advokasi Bag PBJ Setda Kab. Langkat Umar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan atas kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022. Dalam prosesnya, penyidik menyita uang senilai miliaran rupiah.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan pihaknya siap memfasilitasi Komnas HAM dan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam upaya pengungkapan kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat.