OTT

KPK sita sepatu Louis Vuitton senilai ratusan juta rupiah saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan korupsi pemerasan pejabat daerah.

Ia ditangkap bersama 12 pejabat dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwi Seputro, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap yang menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengintensifkan penyidikan kasus korupsi.

KPK Tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, belasan pejabat Pemkab Tulungagung kini dibawa ke Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan, memicu pertanyaan besar terkait dugaan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, mengamankan Bupati Gatut Sunu Wibowo, menandai OTT ke-10 KPK tahun ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pengusaha rokok Muhammad Suryo tidak memenuhi panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea dan Cukai, dan mendesaknya untuk kooperatif.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan sebelum OTT yang dilakukan, pihaknya sudah melalui pencegahan, memantau, dan mendekati sejumlah wilayah.

Dengan adanya penangkapan tersebut menjadi bukti bahwa sistem birokrasi yang berjalan di Pemprov Jateng tergolong labil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepala daerah tidak perlu lagi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada TNI dan Polri karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul kasus pemerasan Bupati Cila

KPK membeberkan alasan di balik setoran uang dari perangkat daerah kepada Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang diduga karena kekhawatiran akan digeser jabatan atau dianggap tidak loyal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian THR oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda tak hanya terjadi di Cilacap. KPK ingatkan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman membutuhkan Rp515 juta untuk THR polisi dan jaksa di forkopimda. Dugaan ini muncul setelah OTT dan penetapan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman berencana memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forkopimda dari dana hasil pemerasan yang mencapai Rp610 juta, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, di mana 23 satuan kerja daerah diduga menyetorkan uang. Simak detail pengungkapan kasus ini yang mengejutkan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu pihak yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bupati Cilacap adalah Kapolresta Cilacap. Pengungkapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT KPK Bupati Cilacap) yang menjaring 27 orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang menargetkan Rp750 juta namun hanya berhasil mengumpulkan Rp610 juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tunjangan Hari R

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja perangkat daerah, dengan bantuan Satpol PP dan beberapa pejabat lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang diduga memeras SKPD untuk mengumpulkan THR bagi Forkopimda, termasuk polisi dan jaksa, dengan total target setoran mencapai Rp750 juta.