Partai Golongan Karya

"Harusnya sih enggak perlu ngotot tetap di ketua umum MUI harusnya ya begitu beliau bersedia menjadi calon wapres ya legowo aja mundur diminta atau tidak diminta," kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Mahyudin.

Pemeriksaan terhadap Mekeng guna mencari bukti tambahan terkait aliran suap PLTU Riau-1 yang mengalir ke Partai Golkar. Suap diperuntukkan untuk Munaslub yang mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.

Pada 2014, pasangan Jokowi-JK mencatatkan perolehan suara yang buruk di wilayah Sumatera. Di wilayah Sumatera Barat, Jokowi hanya meraup suara 23.08 persen, dibandingkan Prabowo-Hatta 76,93 persen. Jokowi juga kalah di Provinsi Aceh, Riau, Sumsel.

Dana bantuan untuk perbaikan sekolah disunat oleh anggota DPRD.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit yang berdampak pada operasional RSUD di DKI Jakarta. Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Ramly H Muhammad meminta kepada pihak BPJS Kesehatan agar segera memperbaiki dana-dana yang ada serta berkoordinasi dengan pihak Pemrov DKI.

Plt Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng menyerahkan kepada Partai Gerindra dan PKS terkait nama pengganti Wagub Sandiaga Uno yang telah mundur untuk menjadi cawapres. Soal nama M Taufik sebagai kandidat, Rizal berharap wagub pengganti adalah orang yang mampu memimpin lebih baik.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie meminta kepada seluruh kader untuk tetap fokus meraup banyak suara dalam Pemilu Legislatif. Mereka tetap harus bersaing dengan calon lain dari partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia mengklaim bahwa Jabar merupakan salah satu modal andalan untuk menjaring suara dalam Pemilu yang jika dilihat dari pemilih tradisionalnya sudah ada 10 persen.

DPD Partai Golkar Kota Mataram akan mengusulkan agar nama calon anggota legislatif yang terkena kasus operasi tangkap tangan (OTT) dana proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa dicoret. Usulan ini sudah dikonsultasikan langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kasus PLTU Riau-1, KPK baiknya pakai Pasal TPPU jerat kader Golkar. Nantinya, UU TPPU bisa menjerat ke pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana.

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Partai Golkar, Juber mengaku sempat dirayu anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, El Helwi agar tidak mengembalikan uang 'ketok palu' ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPD Golkar, Farabi A Rafiq juga disebut telah menyunat anggaran untuk saksi dalam Pilgub Jabar. Menurutnya, untuk satu saksi dianggarkan Rp 100 ribu namun pada kenyataannya yang dibayarkan hanya Rp 20 ribu.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi, Juber mengakui semua anggota fraksinya sudah mengembalikan uang 'ketok palu' ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikembalikan ke KPK setelah dihitung dari Rp 700 juta kurang Rp 200.000 dari seluruh fraksi Golkar. Atau sekitar Rp 699.800.000 yang dikembalikan.

Kebijakan tersebut digulirkan berdasarkan pakta integritas yang sudah disepakati seluruh kader partai berlambang pohon beringin. Sebanyak 4 poin sudah ditandatangani dan menjadi peraturan mengikat bagi seluruh kader termasuk caleg.

Misbakhun menegaskan tidak pernah membuat kesepakatan dengan RSCC untuk memfasilitasi undangan jumpa pers di ruang kerjanya besok (17/9). Bahkan, dia mengaku sama sekali tak tahu subtansi masalah kasus pembekuan rekening yang disebut milik Ruben S Marey dan kawan-kawan seperti yang tertulis di undangan RSCC.

Partai Golkar mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg pada Pemilu 2019. MA menilai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sejak dicetuskan kubu koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno agar debat capres-cawapres menggunakan Bahasa Inggris, banyak pihak menolak. Debat dalam Bahasa Inggris dinilai tak substansial dan tak bisa dipahami seluruh masyarakat.

Golkar minta maaf kader korupsi dana perbaikan gempa NTB. Rizal pun mengaku sedih dengan ulah politikus Golkar itu. Walaupun dugaan uang yang diterima itu nilainya kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Apalagi setelah bencana gempa bumi melanda Pulau Lombok sejak akhir Agustus lalu.

Rizal Mallarangeng ajak relawan GoJo sambut Pilpres 2019 dengan gembira. Para relawan ini selanjutnya bertugas melakukan sosialisasi Pemilu dan Pilpres 2019 sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat bagaimana menyambut demokrasi secara sehat.

Doli mengatakan Partai Golkar mau tak mau harus merebut suara dari semua kalangan, agar bisa memenangkan Pemilu 2019. Partai Golkar, lanjut Doli harus melakukan suatu penyesuaian ke kaum milenial tersebut.