Partai Golongan Karya

Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan DPP Golkar itu menegaskan, Pemilu 2019 menjadi desain awal pertarungan politik bagi partai berlambang pohon beringin tersebut untuk memenangi Pilkada 2020.

Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan seluruh kader khususnya yang maju sebagai calon anggota legislatif untuk mengampanyekan empat program partai. Sebab, pemilihan legislatif maupun presiden yang digelar serentak lebih kurang lima bulan lagi.

Jika Golkar menang dan mampu menduduki yang teratas dengan meraih 20 persen suara atau lebih di 2019 sesuai target nasional, maka pada Pemilu 2024, Golkar akan bisa mengusung calon presiden (Capres) sendiri.

Golkar Sebut Politik Genderuwo Muncul Karena Tak ada Ide dan Program. Menurutnya, percuma saja lawan politik Jokowi pakai cara nakut-nakuti seperti itu. Mekeng yakin, rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibodohi.

Permintaan uang Eni Maulani atas perintah Idrus Marham. Dalam percakapan Whatsapp tertanggal 17 November 2017 yang ditampilkan jaksa penuntut umum KPK, Eni meminta Kotjo agar menyediakan SGD 400 ribu bersamaan penyelenggaraan rapat pleno Golkar di Hotel Sultan, Jakarta. Permintaan itu kemudian ditolak Kotjo.

Agung menilai nama besar partai tidak lagi begitu berpengaruh dalam pemenangan Pemilu. Pertarungan bakal lebih bersaing ketokohan.

Agung menegaskan, tidak ada maksud Ma'ruf memanas-manasi penyandang disabilitas. Penggunaan kata budek dan buta, hanya untuk penegasan

Partai Golkar juga meyakini Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara mampu memimpin terwujudnya ekosistem ekonomi yang stabil, damai dan sejahtera.

Airlangga Pimpin Konsolidasi Pemenangan Golkar se-Kalbar. Prabasa pun mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut Ketum Golkar sekaligus Menteri Perindustrian RI ini.

"Pernyataan-pernyataan seperti Indonesia akan bubar di tahun 2030, rakyat Indonesia 99 persen hidup pas-pasan, harga-harga bahan pokok di pasar naik, tempe setipis ATM, chicken rice di Singapura lebih murah dibandingkan di Jakarta, dan lain-lain merupakan contoh-contoh narasi pesimistis," ucap Ace Hasan.

Koalisi Jokowi diberi nama Koalisi Indonesia Kerja (KIK), sedangkan koalisi Prabowo menamai diri sebagai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Namun, pada masa kampanye saling tuding dan serang kerap mewarnai tahun-tahun politik seperti sekarang ini.

Menurut survei internal TKN Jokowi-Ma'ruf, kader Demokrat lebih banyak memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf ketimbang Prabowo-Sandiaga. Dia mencontohkan, tokoh Demokrat seperti Soekarwo, Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung Jokowi. Bahkan Deddy Mizwar menjadi Juru Bicara capres-cawapres.

Viral cuplikan video calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno melangkahi makam saat berziarah di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Makam tersebut diketahui makam ulama dan tokoh pendiri Nadhlatul Ulama KH Bisri Syansuri.

Airlangga Yakin Jokowi-Ma'ruf Bakal Menang di Jabar. Berbagai aktivitas Jokowi yang turun langsung ke lapangan, menurutnya sangat membantu elektabilitas bisa terus naik. Bahkan ia menargetkan, internal Golkar bisa all out dalam memenangkan Jokowi di 2019.

Menurut Ace hal itu berkat posisi Jokowi bukan ketua umum di PDIP. Berbeda dengan Prabowo Subianto. Sehingga, Golkar juga dapat melakukan branding menggunakan figur Jokowi untuk pemenangan Pileg.

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Agung Laksono berpesan agar tim pemenangan di Malang tidak menggunakan cara-cara kotor. Banyak cara-cara santun yang bisa ditempuh, sehingga tidak perlu tertarik menempuh cara kotor.

Dengan skema itu, Dedi meyakini perolehan suara Jokowi dengan rivalnya Prabowo Subianto akan berbeda dengan Pilpres 2014 lalu.

Terkait instruksi Jokowi agar pendukungnya kampanye secara door to door, Dedi menyebut hal itu sudah dilakukan secara bertahap. Di samping itu, TKD Jabar sudah mengetahui daerah mana saja yang perlu diperkuat.

Akbar menuturkan persaingan di Pilpres bukan berarti melanggar nilai-nila persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa.

Terdakwa mantan Bupati Kabupaten Semarang Siti Ambar Fatonah dan Sarwono menjalani sidang kasus dugaan politik uang di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Jumat (9/11). Atas dakwaan tersebut keduanya terancam hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp 24 juta.