Pelanggaran PSBB

Berbagai sanksi diterapkan kepada masyarakat yang melanggar aturan pembatasan. Meskipun harus diakui upaya dilakukan belum semuanya maksimal.

40 tempat usaha yang ditutup petugas bergerak di bidang restoran, kafe, tempat hiburan hingga pedagang kaki lima di Kecamatan Duren Sawit, Makasar dan Cakung.

Pihak Satpol PP belum mendapatkan instruksi terkait penindakan kepada warga yang menggunakan masker scuba atau buff. Namun, bila masyarakat memakai untuk menutup hidung dan mulut tidak akan ditindak.

Selama 17 hari penerapan Operasi Yustisi 2020 terhitung mulai 14 September sampai dengan 30 September 2020, tim gabungan telah melaksanakan penindakan sebanyak 2.580.084 kali. Dengan sanksi teguran lisan sebanyak 1.876.559 kali dan teguran tertulis 394.278 kali.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mencatat sebagian besar pelanggar protokol kesehatan merupakan warga luar Kota Solo. Mereka terkena razia oleh tim gabungan Satpol PP, TNI, Polri dan dinas terkait saat operasi yustisi. Mereka terbukti tidak mengenakan masker saat razia di sejumlah ruas jalan di Kota Bengawan.

Dari jumlah tersebut, petugas telah memberikan teguran secara tertulis sebanyak 49.740 kali serta teguran secara lisan sebanyak 7.000 kali.

Arifin enggan menanggapi lebih lanjut atas kebijakan yang diterapkan di Pemkot Bekasi. Prinsipnya, dia mengungkapkan, jika satu tempat menimbulkan keramaian sehingga tidak adanya jaga jarak fisik, aparat berwenang membubarkan.

Sigit menyebut, 11 orang wanita dibawa ke kantor Kelurahan Kebon Jeruk ke kantor kelurahan setempat untuk didata lebih lanjut. Selanjutnya dirujuk ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan.

Petugas Gabungan Razia Pertokoan dan Tempat Makan di Pasar Pramuka. Petugas terus berupaya untuk mencegah penularan virus corona dengan merazia pertokoan dan warung makan yang masih melayani makan di tempat.

Petugas Operasi Pelanggar PSBB Hingga Malam Hari. Sejumlah warga yang melanggar tidak mengenakan masker pun terjaring dan diberikan sanksi sosial hukuman membersihkan toilet, menyapu toko dan jalan, push up atau denda sebesar Rp50 ribu.

Dalam gelaran operasi gabungan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, jajaran Polsek Cipayung bersama beberapa petugas lainnya berhasil menjaring sekitar 16 pelanggar. Para pelanggar dikenakan beberapa sanksi sosial hingga denda administratif.

Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, para petugas telah melakukan penindakan atau memberikan sanksi terhadap masyarakat selama sembilan hari sebanyak 954.217 kali.

Dia menjelaskan, penertiban rumah makan dan perkantoran mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Aries Andhi mengatakan, pihaknya mengamankan 21 orang saat melakukan penggeladahan di salah satu panti pijat kawasannya. Dia merinci, mereka adalah terapis, karyawan, serta pelanggan.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, menilai proses pendaftaran paslon pilkada yang berantakan dan bisa menjadi klaster baru Covid-19 harus menjadi pelajaran penting. "Kita tidak ingin pilkada jadi horor," kata Netty.

Dari jumlah tersebut, para petugas telah memberikan sanksi teguran sebanyak 607.174 kali serta teguran secara tertulis sebanyak 98.800 kali.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta merilis data perusahaan yang melanggar protokol kesehatan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Per tanggal 18 September, 46 perkantoran dilakukan sidak, dari jumlah itu 13 kantor ditutup sementara.

Sebuah video yang menunjukan arogansi seorang pria mendadak viral di jagad maya karena memaksa ingin makan di tempat di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peristiwa tersebut berlokasi di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kepolisian Daerah (Polda) Banten dan polres jajaran menggelar operasi yustisi dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan dengan 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dengan penegakan hukum. Sebanyak 1.868 orang pelanggar terkena sanksi.

Prasetio mengatakan, berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur jelas mengenai pembentukan Perda berdasarkan inisiatif di luar propemperda karena keadaan luar biasa atau berstatus darurat.