Pelanggaran PSBB

"DPRD akan membuat Perda PSBB melalui jalur inisiatif DPRD DKI Jakarta, bukan usulan eksekutif. Seluruh syarat pembentukan hingga pembahasan akan dilaksanakan segera Bapemperda," kata Pras

Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi kepada 22.801 pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama empat hari pelaksanaan operasi yustisi.

Kalau sampai berasumsi bahwa ini sesuatu yang mungkin rekayasa dan sebagainya itu kekonyolan saja.

Dia menjelaskan, 14 perusahaan tersebut tersebar di lima kota administrasi. Di antaranya yakni enam di Jakarta Barat serta satu perusahaan di Jakarta Timur dan tiga di Jakarta Selatan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin menjelaskan, alasan mengapa aparat menegur para pengendara yang tidak memakai masker saat sendirian di dalam mobil.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, menerangkan dalam aturan Pergub tersebut tidak ada pengecualian untuk tidak memakai masker di saat mengendarai mobil sendirian. Sebagaimana posisi yang dialami wanita tersebut.

Mengacu Pergub Nomor 88 Tahun 2020, pada Pasal 14 ayat 4 dijelaskan pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi juga diwajibkan mengikuti ketentuan terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Informasi pelanggar PSBB di Cilegon, Banten akan dikenakan denda Rp300.000 hingga Rp500.000 adalah tidak benar. Penerapan denda memang diberlakukan, namun bagi pelanggar protokol kesehatan

Sedangkan sektor usaha rumah makan yang juga mengalami penutupan operasional karena diketahui masih menerima serta melayani konsumen di tempat.

Selain itu, kata Arifin pihaknya telah mencatat sebanyak 23 tempat usaha yang dilakukan penutupan sementara akibat melanggar protokol kesehatan saat PSBB pengetatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan kerja sama ini sekaligus mengajak masyarakat turut berperan menekan penyebaran Covid-19.

Operasi yustisi itu diberlakukan sejak pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Senin (14/9) kemarin.

Di masa PSBB kali ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan kantor untuk beroperasi selama PSBB dengan kapasitas karyawan yang boleh berkegiatan di kantor hanya 25 persen.

Kebanyakan bentuk pelanggaran yang ditemukan masih terkait penggunaan masker saat berkendara. Petugas di lapangan langsung menegur dan membagikan merah putih bagi pengendara yang kedapatan tidak memakai atau tidak menempatkan maskernya dengan benar.

Razia Masker, Warga Dihukum Menyapu Jalanan Saat PSBB. Razia dilakukan guna menekan kasus penyebaran Covid-19 di Jakarta pada masa PSBB Total.

Rapat tersebut juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antar lembaga dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan sehingga ketika bertugas di lapangan tidak saling tumpang tindih.

Warga yang melanggar protokol kesehatan akan didata dan disita KTP-nya. Kemudian dikumpulkan 10 orang dan dibawa ke sungai menggunakan mobil Satpol PP.

Sambodo berharap masyarakat benar-benar mematuhi peraturan tersebut apabila tak ingin dikenakan denda.

Arifin menuturkan pada pelaksanaan PSBB ini pihaknya tidak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang denda progresif. Menurutnya, masa sosialisasi sudah terlalu lama dijalani.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa kebijakan tersebut untuk menekan angka penularan Covid-19 yang makin tinggi di Ibu Kota.