Pembatasan BBM

Pembelian BBM menggunakan kartu debit justru menyusahkan rakyat kecil karena banyak yang belum tersentuh akses keuangan.

Bank Indonesia belum memahami maksud pembatasan pembelian BBM dengan mekanisme pengawasan dari transaksi non tunai.

Sistem ini dipandang tidak menyentuh langsung aspek pengurangan konsumsi BBM.

Aturan pembayaran pembelian BBM bersubsidi secara non tunai akan diterbitkan oleh BPH Migas.

Akhir bulan ini seharusnya pemasangan RFID di Jakarta sebagai uji coba sudah selesai.

Pemerintah tidak akan memberi bantuan untuk Pertamina dan PT INTI dalam program RFID.

Kebijakan ini adalah alternatif pengendalian konsumsi BBM bersubsidi akibat molornya penerapan RFID.

Yang dibutuhkan tidak hanya aturan saja tapi juga komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang ada.

Langkah yang lebih nyata untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi adalah dengan mengonversi BBM dengan biofuel.

Kehadiran mobil murah justru makin menambah beban konsumsi BBM bersubsidi.

"Persentase kenaikan harga sama dengan pelemahan nilai tukar itu," ucap Tikno.

Komponen impor kita kan banyak. Memang sekarang kita lagi proses dan terkendala karena valasnya naik," ucap Tikno.

BBG, yang dinilai lebih ramah lingkungan daripada bensin, belum terlalu populer karena minimnya dukungan pemerintah.

Bahan baku RFID yang didominasi impor membuat PT Inti kesulitan dalam penyediaannya.

Hal itu dimaksudkan untuk menjaga agar produksi BBN dapat berjalan secara berkesinambungan.

PT Inti saat ini tengah menjajaki pinjaman dengan beberapa bank.

Para pengambil kebijakan di negeri ini belum memandang industri biofuel ini sebagai industri masa depan.

BPPT menilai Indonesia bisa belajar dari Jepang dalam mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan.

Belanja modal pemerintah tahun depan dinilai Fitra tidak mampu berkontribusi banyak pada pemulihan ekonomi nasional.

Penggunaan BBN juga dipercaya dapat menekan kinerja impor BBM yang selama ini cukup besar.