Pembubaran HTI

Mereka bergerak menggelar deklarasi ini karena melihat kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dampak ideologis dari gerakan ini memiliki visi dan ideologi perubahan sistem yang sangat rentan bermetamorfosa dalam gerakan teror.

Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad A Hariri mengatakan, KPK perlu menjelaskan secara tuntas mengapa bendera tersebut ada di KPK.

Dalam pemeriksaan, Iwan juga disebut melanggar nilai profesionalisme. Menurut Ali, semua pegawai KPK harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana akan melaporkan terduga seorang jaksa ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pelanggaran kode etik. Hal ini terkait kegaduhan foto mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terpasang di meja kerja salah satu pegawai di ruang gedung KPK.

Kemudian, Tata yang pernah menjabat sebagai Fungsional Biro Humas KPK, menjelaskan bahwa pekerjaan di KPK banyak yang bersifat confidential (rahasia). Sehingga banyak aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang membutuhkan kebijaksanaan dalam bersikap sehari-harinya.

Di sisi lain hanya 61 persen warga yang tidak puas dengan kinerja presiden menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju 27 persen.

Salah satunya organisasi tersebut tidak sejalan dengan konsensus dasar berbangsa dan bernegara.

Keputusan pencopotan ini diterima oleh AAH. Meski begitu, yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai dosen di FPIK.

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi mengatakan pencopotan itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No 86/UN6.RKT/Kep/HK/2021. AAH sendiri sebelumnya telah dilantik mengisi jabatan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi sejak Sabtu (2/1).

Niatan pihak FPI untuk melayangkan gugatan atas keputusan pemerintah sekilas mengingatkan publik lantaran kasus HTI yang juga berakhir di meja PTUN Jakarta Timur pada tahun 2018 silam.

Pemerintah memastikan kegiatan yang dilaksanakan ormas HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A Nae Soe meminta aparat Kepolisian setempat memproses secara hukum terhadap aktivis HTI yang menyebarkan ideologi khilafah melalui brosur dan video di daerah ini.

Selebaran itu berisi tentang paham khilafah. Isinya menolak sistem demokrasi dan menerapkan sistem khilafah sebagai solusi dari segala masalah itu diselipkan ke koran lalu dijual. Sebagiannya diedarkan terbuka oleh anak-anak penjual koran.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kedatangan organisasi masyarakat (Ormas) Katolik, Vox Poin Indonesia. Pertemuan yang berlangsung di kantor DPP PKS, Jakarta, itu dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dua belah pihak.

Dia menyebut, tim khusus nantinya dilakukan untuk meminta klarifikasi dari sejumlah pihak terkait peristiwa itu. Baik dari siswa, kepala sekolah maupun guru terkait kejadian yang sempat viral di media sosial itu.

Pemerintah telah melarang ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap Anti-Pancasila. Meski begitu di akar rumput simpatisan HTI disinyalir masih bergerak menyebarkan ideologinya.

Jadi Saksi HTI, Guru Besar Ilmu Hukum Undip Dicopot.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyoroti undangan untuk Muslimah HTI dalam rapat penyusunan poster anti kekerasan perempuan dan anak

Rapat tersebut kabarnya membahas konten untuk poster antikekerasan perempuan dan anak. Dalam undangan itu tertulis sebanyak 25 lembaga pemerintahan, LSM hingga komunitas yang diundang. Seperti kelompok Indonesia tanpa feminis, Komisi Perlindungan Anak, hingga muslimat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).