Pembubaran HTI

Anggota Komisi VIII DPR Hamka Haq mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menilai, HTI memiliki agenda mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. "Pandangan keagamaan kan itu mereka politik. HTI itu kan gerakan politik bukan gerakan dakwah," katanya.

Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah tak sembarangan dalam rencana mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Wiranto, 20 negara juga melarang keberadaan Hizbut Tahrir.

Dalam aksi itu, massa menolak segala bentuk kegiatan yang dilakukan kelompok radikal.

ICMI minta HTI buktikan diri tidak bersalah di pengadilan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menghargai keputusan pemerintah Indonesia yang mengusulkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tindakannya dianggap bertentangan dengan dasar negara.

PBNU siap bantu pemerintah ubah ideologi HTI. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan siap membantu pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). PBNU mengaku siap melakukan langkah persuasif dengan mengubah ideologi anggota HTI.

Gatot enggan melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan secara pasti tak ada kaitan antara TNI dengan HTI yang ingin dibubarkan oleh pemerintah tersebut.

Cerita Wiranto pernah hadiri undangan acara HTI tahun 2008. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Wiranto mengaku sempat menghadiri undangan dari organisasi masyarakat Hzibut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2008 lalu.

Mengadu ke Komnas HAM, Presidium alumni 212 tolak HTI dibubarkan. Presidium alumni 212 bahkan berencana menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pengadilan internasional. Dia justru menuding Kapolri, Kapolda Metro Jaya hingga Presiden Jokowi melakukan 'makar'.

Pakar hukum tata negara, Kapitra Ampera, tak setuju bila pemerintah membubarkan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) tanpa melewati prosedur. Sebab, bila HTI dinilai anti pancasila maka sebaiknya dilakukan pembinan terlebih dahulu.

Sebelum ke pengadilan, Kejagung teliti bukti HTI anti-Pancasila. Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan langkah-langkah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemerintah tengah mengumpulkan bukti-bukti HTI terus menyuarakan sistem khilafah yang bertentangan dengan ideologi pancasila

Kepolisian Republik Indonesia menyebut memiliki bukti kuat kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan nilai Pancasila. Adapun bukti tersebut berupa cuplikan video berbagai kegiatan HTI, laporan dari masyarakat maupun kegiatan mereka di salah satu kampus Jawa Barat.

Forum Purnawirawan TNI-Polri dukung pembubaran HTI. Forum Komunikasi Pimpinan Purnawirawan yang terdiri dari pensiunan pejabat TNI dan Polri mendukung pembubaran organisasi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI dianggap bisa menimbulkan konflik horizontal di Indonesia.

Dukung pembubaran, Polri kumpulkan bukti HTI anti-Pancasila. Polisi memiliki sejumlah bukti jika HTI ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Salah satunya, video kegiatan HTI yang digelar di salah satu kampus daerah Jawa Barat.

Wiranto sebut tak cuma Indonesia, 20 negara lain juga tolak HTI. Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Malaysia sudah terlebih dahulu melarang kegiatan HI.ormas dengan ideologi khilafah ini dapat membahayakan kedaulatan negara. Karena idelogi itu bermaksud untuk mengganti negara nasionalis menjadi negara Islam.

Pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menimbulkan polemik. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan bahwa pembubaran ini dilakukan karena HTI berideologi khilafah sehingga mengancam kedaulatan.

Pemerintah mengusulkan organisasi kemasyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Namun perlu ada tahapan sebelum mengambil keputusan final tersebut.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. Aktivitas HTI justru lebih condong pada gerakan politik.

Menilik proses hukum pembubaran ormas.

Pemerintah murka karena sering dikritik HTI.

Ide khilafah dan ancaman pembubaran pemerintah. Pemerintah sendiri menolak tegas wacana tersebut. Alasannya menegakkan khilafah di Indonesia melanggar bertentangan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.