Pembubaran HTI

Jokowi menegaskan keputusan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berdasarkan hasil kajian matang. Bahkan para ulama juga ikut memberi masukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengungkap ormas selanjutnya yang akan dibubarkan oleh pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM mencabut status hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (19/7) hari ini.

Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mencabut izin badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia sejak tanggal 19 Juli 2017. Dalam AD ART ormas HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi ormas. Namun dalam kegiatan dan aktivitasnya dianggap bertentangan dengan landasan hukumnya sendiri.

Meski belum disetujui DPR, menurut dia, pemerintah tetap bisa membubarkan HTI. Sebab, Perppu Ormas itu akan langsung berlaku sejak diterbitkan.

Pemerintah secara resmi membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) per tanggal 19 Juli 2017. Pemerintah menilai HTI melakukan aktivitas yang dianggap berseberangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.

Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut izin organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada hari ini. Pencabutan ini dilakukan merupakan hasil koordinasi badan pemerintah lain dan penemuan beberapa fakta kegiatan tidak sesuai Pancasila digelar HTI.

Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan pencabutan status hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan menyampaikan langsung pencabutan itu di kantornya.

Selain melakukan langkah politik, HTI juga sempat menggelar aksi di di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/7). Mereka menolak keras diterbitkannya Perppu pembubaran ormas oleh pemerintah belum lama ini.

Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan kepada semua Ormas di Indonesia harus waspada adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan. Pembubaran ini bahkan bisa menyasar salah satu ormas besar Tanah Air, Nahdlatul Ulama (NU).

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengujian permohonan untuk menguji beberapa pasal untuk keseluruh dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perppu nomor 2 tahun 2017.

Mereka mulai datang ke Patung Kuda sekitar pukul 13.00 WIB, sebelumnya melaksanakan Salat Zuhur dan longmarch dari Masjid Istiqlal. Sambil menunggu aksi dimulai, tak jarang mereka melantunkan salawat serta takbir secara bersama-sama.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah disiapkan dengan menggandeng ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. HTI juga mendesak Presiden Jokowi mencabut perppu itu.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Hazibut Tahrir Indonesia (HTI) bersikeras menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. HTI berencana menggelar aksi protes terkait adanya Perppu tersebut.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Hazibut Tahir Indonesia (HTI) merasa pelu melaporkan adanya Perppu ke Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Mereka menganggap Perppu sebagai bentuk pemerintah bertindak diktator.

Pembelaan pemerintah dihujani kritik usai terbitkan Perppu Ormas. Salah satu indikatornya yaitu tidak adanya mekanisme pembubaran ormas melalui peradilan seperti tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Padahal, Indonesia menganut ideologi Pancasila dan demokrasi.

HTI soal Perpu Ormas: Kalau genting tidak mungkin presiden vlogging. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan, Perppu Pembubaran Ormas tidak memenuhi syarat situasi genting.

Penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menimbulkan polemik. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menegaskan penerbitan Perppu ini menandakan bahwa pemerintah super diktator.

Pemerintah tak masalah HTI mau gugat Perppu tentang Ormas ke MK. Pramono menjelaskan yang terpenting pemerintah telah mengambil sejumlah masukan dari sejumlah pihak. Oleh sebab itu, Perppu dikeluarkan dengan pertimbangan yang sangat matang.

Wiranto sebut Pancasila terancam alasan diterbitkan Perppu Ormas. Wiranto juga menegaskan, pemerintah dengan adanya Perppu tersebut tidak bermaksud untuk menyudutkan suatu organisasi keagamaan khususnya Islam. pada Undang-undang ormas No 17 tahun 2013 terdapat kelemahan yang harus ditambah.

"Jadi je‎las nanti korban pertama HTI, siapa tahu nanti FPI, kemudian yang lainnya," terang Amien.