Pembubaran HTI

Konsekuensi dibatalkannya Perppu, kata Fadli, perlu adanya aturan Undang-undang baru sebagai penggantinya. Tujuannya agar UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas kembali berlaku.

HTI Jabar: Kita tetap dakwah, ibadah tak perlu izin Kemenkum HAM. Aktivis HTI ‎Jabar Iskandar mengklaim, segala kegiatan ormas yang sudah eksis di Indonesia sejak 1990-an ini tidak ada yang bertentangan dengan aturan negara‎. Pihaknya tidak akan mengosongkan kantor HTI. Mereka akan tetap melakukan aktivitas biasa.

Sejak awal didirikan, kata Idrus, Partai Golkar konsisten menolak siapa pun yang berkeinginan merongrong atau mengganti ideologi negara Pancasila dan eksistensi NKRI.

Terkait mengganti ideologi Pancasila Ismail mengatakan buka menjadi ranah HTI. Pasalnya semangat perubahan yang dilakukan HTI pada kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Dia melanjutkan, dalam AD/ART HTI telah tertulis bahwa mereka merupakan organisasi gerakan dakwah yang berasaskan Islam. Tak hanya itu HTI juga berlandaskan atas Pancasila dan UUD 1945.

Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut izin badan hukum ormas keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menggunakan Perppu Nomor 2 tahun 2017, HTI menjadi ormas pertama yang dibubarkan karena kegiatannya dinilai anti-Pancasila.

Polri ancam pidanakan anggota HTI jika masih lakukan kegiatan. Polri tidak perlu menunggu adanya laporan masyarakat untuk memproses hukum anggota masih berkegiatan dengan bendera HTI.

Ismail melanjutkan, sikap pemerintahan Jokowi menggambarkan bahwa wabah Islam phobia sudah sampai di Indonesia. Padahal mayoritas warga Indonesia beragama Islam.

Anggota HTI diminta tawakal setelah dibubarkan pemerintah. Pemerintah menilai HTI melakukan aktivitas yang dianggap berseberangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengatakan, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi rezim diktator. Hal ini terbukti dengan adanya pencabutan izin badan hukum ormas HTI yang dilakukan secara sepihak.

Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, negara tidak boleh kalah dengan ormas yang jelas-jelas anti-Pancasila.

Hizbut Tahrir Indonesia: Kita enggak tahu apa kesalahan kita. Ismail mengaku belum pernah mendapatkan surat peringatan dari Kemenkumham atas kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap melawan ideologi negara. Termasuk petikan surat keputusan pencabutan izin badan hukum ormas milik HTI.

PDIP dukung penuh HTI dibubarkan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, mendukung penuh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang secara resmi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertentangan dengan Pancasila.

Resmi dibubarkan pemerintah, HTI akan ajukan gugatan ke PTUN. Bila telah mendapatkan petikan salinan tersebut akan langsung mengkaji bersama kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, ini salah satu perlawanan hukum yang akan dilakukan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selama memiliki bukti-bukti yang kuat.

Dengan dikeluarkannya surat pencabutan izin tersebut, HTI menilai ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah. Sebab dalam Perppu No 2 tahun 2017 tentang Keorganisasian Masyarakat telah diatur sedemikian rupa tata cara pencabutan izin ormas.

Pimpinan DPR tak mau ikut campur soal pembubaran HTI oleh pemerintah. Taufik mengatakan, dirinya sebagai Pimpinan DPR menghormati putusan politik pemerintah. Namun fraksi-fraksi di DPR pasti nanti akan memberikan sikapnya masing-masing pada saat Perppu itu dimintai persetujuan kepada parlemen.

Ormas berpihak pemerintah difasilitasi, jika berbeda ditindak. Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menyarankan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan gugatan ke pengadilan dan meneruskan uji materi Perppu Pembubaran Ormas.

DPR ingatkan pemerintah, LGBT lebih bahaya dari HTI. Ali menuturkan, pemerintah sebaiknya tidak terlalu cepat mengeksekusi HTI jika belum ditemukan alat bukti yang cukup.

PKB nilai pembubaran HTI bukti Perppu Ormas memang darurat. Lukman mengkritik, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut eksekusi pembubaran ormas harus menunggu persetujuan DPR. Padahal, seharusnya Pemerintah bisa langsung membubarkan ormas terhitung sejak Perppu itu diterbitkan.