Pemilu

Tiga komisioner Bawaslu Bulukumba membantah tuduhan pelanggaran etik di sidang DKPP terkait laporan mutasi ASN. Apa saja dalih pembelaan mereka?

Anggota Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan Peran Bawaslu di Luar Pemilu tidak berhenti. Simak bagaimana lembaga ini terus mengawal demokrasi dan integritas pemilu!

Ketua KPU Afifuddin menegaskan Pilkada Ulang Bebas Politik Uang di Pangkalpinang dan Bangka. Simak upaya KPU mencegah praktik curang ini demi demokrasi yang bersih.

Pertemuan antara Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara membahas tiga opsi sistem pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti pentingnya dasar hukum bagi Pilkades e-voting yang diusulkan. Mengapa regulasi menjadi krusial dan bagaimana peran KPU ke depan?

Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi hoaks media sosial terkait dinamika politik pasca-pemilu, menekankan pentingnya menunggu keputusan resmi KPU.

Usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Neng Eem kembali menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini.

Martin meminta masukan jika DPR tidak bisa menjalankan putusan MK karena putusan tersebut melanggar konstitus

Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi

Guru Besar UI Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi

Taufik Basari menilai putusan MK menimbulkan dilema jika dijalankan akan menabrak konstitus

Muzani mengatakan pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebenarnya bukan wacana baru

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

DPR bersama Pemerintah akan membahas putusan MK yang menyatakan pemilu lokal digelar paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku.

MK menilai pemilu beruntun membuat pelembagaan partai politik melemah, karena partai kehilangan waktu untuk menyiapkan kader.

MK dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penyelenggaraan berdekatan menjadikan partai mudah terjebak dalam pragmatisme.

MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan