pendidikan vokasional

Pemerintah nantinya akan merombak kurikulum dalam penerapan pendidikan vokasi. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan guru-guru berkompeten dan memiliki keahlian di bidang vokasi tersebut.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak jadi pengangguran ketimbang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan secara umum, tingkat pengangguran di provinsi itu terbilang terjadi penurunan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan kemarahan Jokowi karena saat ini tenaga kerja di Indonesia masih low skill atau kurang memiliki kemampuan dan keterampilan. Padahal, selama ini pemerintah sudah jor joran melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas SDM salah satunya program vokasi.

Guru yang diangkat dengan skema P3K bisa dikontrak dalam waktu satu atau tiga tahun. Masa kontrak kerja juga bisa diperpanjang tergantung kesepakatan pemerintah dengan guru terkait.

Presiden Jokowi menginginkan perombakan sistem pendidikan vokasi dilakukan secara sistematis dan terarah. Misalnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perombakan harus dimulai dari kurikulum sampai penataan kompetensi. Perbaikan kualitas pendidikan juga mampu mendorong Indonesia ke arah yang lebih maju.

Deputi Direktur Penyelarasan Vokasional dan Kerjasama Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Saryadi Guyatno mengatakan jumlah guru SMK di Indonesia cukup besar, namun belum bisa memenuhi kualifikasi kebutuhan pendidikan masa kini. Untuk itu, pemerintah berupaya mengatasi problem minimnya tenaga pengajar.

Deputi Direktur Penyelarasan Vokasional dan Kerjasama Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Saryadi Guyatno menjamin bahwa lulusan SMK siap untuk diterima di dunia industri. Pemerintah akan terus mendesain sistem pendidikan yang mampu menyiapkan para lulusan SMK masuk ke dunia kerja.

Menko Darmin Nasution, meminta pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia lebih terarah, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan lebih berkualitas dan siap memasuki dunia kerja. Untuk itu, dirinya mengundang 7 gubernur untuk membahas potensi yang dimiliki oleh daerah.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, tingginya pengangguran pada lulusan SMK lantaran para lulusan tersebut belum masuk dalam program vokasi serta link and match yang gencar dilakukan pemerintah sejak 2016.

Menteri Ekonomi dan Energi Jerman Peter Altmaier bersama dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke Kantor PT Astra International Tbk di Sunter, Jakarta. Kunjungan ini sebagai tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman di bidang pendidikan vokasi.

Waktu yang disepakati untuk pelaksanaan program yang telah berjalan adalah tahap I dari 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2018 yang diperpanjang dengan tahap II dari 31 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018. Kerja Sama Teknik Bilateral yang baru dilanjutkan setelah MoU ditandatangani sampai 31 Maret 2021.

Pendidikan vokasi ini juga dapat meningkatkan kualitas penelitian, mengingat bahwa civitas akademika akan terjun langsung dalam melihat praktik pengolahan pakan.

Presiden Joko Widodo mengatakan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan agar lebih banyak tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing. Hal ini kemudian akan diwujudkan melalui program pendidikan vokasi dan sertifikasi profesi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno kembali menegaskan dukungan dan keterlibatan BUMN dalam mendorong produktivitas dan daya saing bangsa. Di antaranya melalui Program Pendidikan Vokasi dalam mendukung kemajuan dan kemandirian bangsa.

Kementerian Perindustrian tengah fokus pada program peningkatan kompetensi guru produktif. Di antaranya dengan bekerja sama dengan Institute of Technical Education (ITE) Singapura dan Formosa Training Center Taiwan untuk pelatihan guru produktif.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meluncurkan Program Pendidikan Vokasi link and match ke-6 antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan di PT Pupuk Sriwijaya, Palembang, Jumat (11/5).

Pemerintah menyiapkan dana tambahan Rp 15 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan sebagai penyertaan modal negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Rencananya, tiap tahun pemerintah akan menambah suntikan dana abadi minimal Rp 2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengungkapkan pemerintah saat ini masih mengkaji rencana pengubahan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi Dana Abadi Pendidikan. Rencana tersebut, kata dia, masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Pada launching kerja sama ini juga dilakukan hibah lahan untuk pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dari PT Chandra Asri Petrochemical kepada Pusdiklat Kemenperin.

Pemerintah harus terus meningkatkan pendidikan vokasi baik dari sisi kurikulum maupun sisi infrastruktur. Sebab, pendidikan vokasi belum cukup bagi pekerja untuk bertahan di era digital ini. Namun, harus dilengkapi dengan sertifikasi yang berbasis kompetensi.