pendidikan vokasional

Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan payung hukum mengenai aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) bagi industri yang menyelenggarakan program vokasi belum bisa diterbitkan tahun ini.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya menargetkan aturan mengenai super deductible tax atau insentif pajak sebesar 200 persen akan keluar pada semester I tahun ini. Aturan tersebut sudah memasuki tahap finalisasi. Menurutnya, poin-poin usulan Kemenperin sudah disetujui oleh Kemenkeu.

Hingga tahap kesembilan, Kemenperin telah melibatkan sebanyak 2.350 SMK dan 899 perusahaan dengan total perjanjian kerja sama mencapai 4.351 yang telah ditandatangani. Di mana, dalam perjanjian kerja sama tersebut, satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai kebutuhan dan kejuruan yang diinginkan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, mengatakan salah satu penyebab kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia adalah miskin keterampilan (skill). Hal tersebutlah yang membuat pemerintah kemudian menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas melalui pendidikan vokasi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, program sekolah vokasi industri merupakan senjata pemerintah dalam mendorong terciptanya angkatan kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini harus dilakukan mengingat SDM merupakan kekuatan Indonesia dalam memasuki era 4.0.

Menteri Bambang mengatakan, penyelesaian peta jalan vokasi ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Harapannya, ke depan pengembangan vokasi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meresmikan pembangunan gedung program studi D3 (Vokasi) Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia di Kampus Universitas Riau, Selasa (29/1).

Dalam rangkaian kegiatan menghadiri WEF Annual Meeting 2019 di Davos, Swiss, menperin sempat melakukan pertemuan dengan Chairman Jetro, Hiroyuki Ishige. Keduanya juga sepakat untuk memperdalam struktur sektor manufaktur di Indonesia melalui peningkatan investasi dan memfasilitasi perluasan akses pasar ekspor.

Kementerian Perindustrian telah mengusulkan skema pengurangan pajak bagi industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten pada 2019. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana tahun ini pemerintah akan fokus pada peningkatan kompetensi SDM.

Sejak 2017, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi industri dari wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk peningkatan kompetensi SDM.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, dalam rapat tersebut masing-masing kementerian diminta untuk memperkuat program vokasi di lingkungannya. Nantinya, bakal ada beberapa bidang yang menjadi sektor unggulan dalam meningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Kementerian Perindustrian menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,78 triliun untuk pelaksanaan program pendidikan vokasi industri pada 2019. Langkah strategis ini dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama agar siap menghadapi perkembangan industri 4.0.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus menggenjot pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja pada 2019 mendatang. Pendidikan vokasi dinilai penting untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

Mohamad Nasir mengatakan, Politeknik PU ini nantinya akan diselenggarakan di Universitas Diponegoro Semarang sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), untuk mencetak tenaga kerja berkompetensi tinggi dari lingkup pendidikan vokasional. Dia menambahkan, lulusan ke depan tidak cukup hanya dapat ijazah.

PT Astra Honda Motor (AHM) akan bekerja sama dengan 10 sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk implementasi kurikulum Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Astra Honda pada 2019. Jumlah ini lebih kecil dari realisasi tahun ini yang mencapai 23 SMK.

Pendidikan vokasi industri oleh PT Astra Honda Motor (AHM) merambah ke seluruh provinsi di Indonesia. Ini dibuktikan dengan implementasi kurikulum Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Astra Honda di SMKN 3 Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis (13/12).

Menciptakan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) siap kerja sekaligus berjiwa kewirausahaan, PT Astra Honda Motor mengimplementasikan kurikulum Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Astra Honda di SMKN 3 Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengakui kondisi tenaga kerja di Indonesia saat ini masih belum berkualitas. Sebab, dari jumlah angkatan kerja yang ada, tercatat sebanyak 58 persen pendidikannya hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pemerintah terus mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sistem vokasi dengan melakukan kerjasama revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era industri 4.0.