Penghapusan Premium

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) akan dikurangi. Hal tersebut disampaikan Arifin saat menjawab pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Jakarta.

Dengan demikian, ketika stok Premium tinggal sedikit di SPBU lama, tidak terjadi gejolak apapun di masyarakat. Karena konsumsi paling tinggi di Kabupaten Kuningan adalah Pertalite, kedua Pertamax, dan ketiga Premium.

Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) Premium kembali mengemuka. Rencananya penghapusan dimulai pada 2021. Dimulai di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Rencana penghapusan Premium sebenarnya bukan hal baru di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menanggapi kabar rencana penghapusan BBM jenis Premium yang diisukan akan dilakukan Januari 2021 mendatang. Menteri Arifin bilang, pihaknya belum mengeluarkan pernyataan apapun soal rencana penghapusan BBM jenis ini. Kendati, pihaknya memang tengah gencar mempromosikan Pertalite.

Sampai saat ini Pertamina masih menunggu keputusan final dari pemerintah terkait penghapusan Premium, sehingga belum ada rencana terkait penghapusan Premium di tahun depan.

Bahan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta PT Pertamina (Persero) menutup SPBU yang belum kembali menjual Premium. Lembaga tersebut akan melakukan pengecekkan pada 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) untuk memastikannya.

Sisanya sebanyak 41 SPBU mengalami kendala dalam menjual kembali Premium, kendala teknis tersebut antara lain tangki timbun yang belum siap, perlu perbaikan perpipaan, dan adanya keengganan atau keraguan pemilik SPBU untuk menjual kembali Bensin Premium.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan, sebagian SPBU di Jamali sudah kembali menjual Premium‎ setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan pendistribusian dan harga eceran BBM.‎

Menteri Jonan mengatakan, pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pertamina akan menambah 571 SPBU yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Sebelumnya SPBU Pertamina yang menjual Premium hanya sebanyak 1.519 SPBU. Dengan adanya penambahan, ini maka total SPBU di Jamali yang menjual BBM RON 88 ini sebanyak 2.090 SPBU.

Menteri Jonan memprediksi, pemakaian BBM pada Lebaran tahun ini akan sedikit meningkat dibanding saat 2017. Premium akan tersalurkan ke sebanyak 571 titik SPBU di Jawa, Madura dan Bali paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Dia memastikan sekitar 65-70 persen jumlah tempat pengisian bahan bakar tersedia Premium.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa, mengatakan dirinya sudah mendapat informasi terkait ditandatanganinya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, untuk mewajibkan penjualan Premium di Jamali karena statusnya telah berubah menjadi penugasan.

Emisi kendaraan bermotor saat ini menjadi salah satu sumber pencemar udara di samping sumber pencemar lain, seperti industri, perkantoran, dan perumahan. Pencemaran udara dari kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas akan mengakibatkan gangguan kesehatan.

Pemerintah mewajibkan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali menjual Premium. Payung hukumnya yakni revisi ‎Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah memasuki tahap final.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat saat ini ada 1.900 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) sudah tidak lagi menjual‎ Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 800 SPBU.

Proses perubahan status Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) menjadi penugasan memasuki tahap final. Perubahan status akan dicantumkan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014‎ tentang penyaluran BBM.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan, Syaibani, berharap direksi baru Pertamina bisa melaksanakan pengelolaan lebih independen dan fokus, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Harapannya tidak lagi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, justru mengatakan bahwa sebaiknya Premium jangan dulu dihapuskan. Sebab, penggunaannya oleh masyarakat masih tinggi. Selain itu, dia mengatakan kilang milik Pertamina pun belum mampu menghasilkan BBM berstandard Euro 4.

Pengamat Energi, Marwan Batubara, menilai pencopotan Elia Massa tidak tepat. Menurutnya, pencopotan tersebut berbau kepentingan politis. Elia Massa dianggap tidak mendukung program bahan bakar minyak (BBM) penugasan. Menurut dia, sikap yang diambil Massa sebenarnya untuk melindungi Pertamina.

Selain itu, PT Pertamina juga telah mempersiapkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) ‎jenis Pertamax Turbo selama dua acara akbar tersebut. Tujuannya untuk menjaga kualitas udara pada kota yang melaksanakan pelaksanaan Asian Games dan pertemuan tahunan Dana Moneter International (IMF)-Bank Dunia ‎2018‎.