Penghapusan Premium

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menyadari keputusan pemerintah tak naikkan harga Premium dan jenis tersebut wajib ada di seluruh Indonesia membuat Pertamina rugi. Sebab, harga minyak dunia saat ini tengah tinggi. Untuk menjaga agar tidak merugi, Pertamina bisa melakukan subsidi silang.

Djoko mengakui, pemerintah memang ingin masyarakat beralih ke Pertalite. Namun, seharunya Pertamina tetap menyediakan Premium sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin kembali beralih ke Premium akibat kenaikan harga.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, ‎dari 7,5 juta Kilo liter (Kl) kuota Premium yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, realisasi konsumsi tiga bulan pertama 2018 masih di bawah target tersebut.

Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah ingin Premium wajib tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Rencana ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar tidak ada kelangkaan khususnya untuk Premium, agar BBM tidak menjadi pemicu inflasi.

Elia mengatakan, pengurangan pasokan Premium dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah yang mewajibkan Pertamina untuk memproduksi bensin dengan standar Euro 4 yang lebih ramah lingkungan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, Pertamina tidak boleh memaksa masyarakat membeli Pertalite dengan cara menghentikan pasokan Premium. Sebab, peralihan dari Premium ke Pertalite harus dilakukan secara sukarela.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, mengakui kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar telah membuat sulit masyarakat. Namun, di sisi lain hal tersebut menjadi momentum untuk menghapus kedua jenis BBM tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ego Syahrial, mengatakan Pertamina tidak boleh menghentikan penjualan Premium. Maka dari itu, dia meminta masyarakat tidak khawatir rencana dihapuskannya penjualan Premium.

Saat ini, masih ada sejumlah masyarakat yang masih membutuhkan Premium, meskipun jumlahnya terus menurun. Berdasarkan data, penjualan Premium pada akhir 2017 menurun hingga 50 persen dibandingkan akhir 2016.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014‎, maka Premium bukan BBM penugasan yang wajib disalurkan di wilayah Jawa, Madura dan Bali. Sehingga di tiga wilayah tersebut, Premium menjadi bahan bakar yang masuk kategori umum atau non-subsidi.

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium saat ini tengah sulit dicari. Hal ini membuat masyarakat terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azam Asman bercerita ketika dirinya melakukan kunjungan ke Surabaya, ada lima SPBU tidak tersedia Premium.

"Saya tekankan, memang di media sosial itu ada judul kelangkaan BBM. Saya tekankan tidak ada kelangkaan, karena tim sudah melakukan pengawasan. Yang terjadi hanya premium saja."

Untuk SPBU yang tidak mau menjual, Hendri menjelaskan alasannya adalah karena margin atau keuntungan dari penjualan premium sangat kecil. Perbedaan dengan margin bahan bakar jenis lain cukup jauh sehingga mereka lebih memilih menjual jenis bahan bakar lain seperti pertalite dan pertamax.

Pertamina tidak menampik jika sejumlah SPBU sudah tidak menjual jenis Premium dan lebih banyak menjual bahan bakar yang memiliki kualitas kadar Research Octane Number (RON) yang lebih tinggi seperti Pertalite dan Pertamax series. Saat ini jenis kendaraan yang masih banyak menggunakan Premium didominasi angkutan umum.

Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191/2014) telah menggolongkan Premium di Jamali sebagai 'bahan bakar umum', sama seperti Pertamax series sehingga Pertamina tidak berkewajiban menyediakannya di semua SPBU.

Selain berdampak negatif bagi mesin kendaraan bermotor, kata dia, BBM RON rendah juga berakibat buruk terhadap lingkungan hidup dan kesehatan.

"Keberadaan BBM RON rendah juga seperti menjual harapan kepada masyarakat. Masyarakat bermimpi bisa berhemat dengan Premium, namun sesungguhnya BBM RON rendah lebih boros dan berdampak negatif pada mesin. Penggunaan Premium seperti membohongi diri sendiri."

Konsumsi pertalite naik hingga mencapai 20,5 persen pada Agustus 2016.

Jika Premium digantikan oleh Pertamax tentu perlu didukung oleh kesiapan teknologi dan kecukupan bahan baku.