Penyadapan

Pemerintah berpandangan pemberian izin untuk penyadapan dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk para penyidiknya, diperlukan, agar hukum berjalan dengan benar.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho lantas menjelaskan mekanisme izin penyadapan di lembaga antirasuah itu. Dia menyebut penyidik yang mengajukan izin penyadapan langsung mengajukan ke Dewan Pengawas dan harus ada gelar perkara.

Pemberian izin atau tidak akan dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

"Jangan lupa ya, bukan memberi izin saja, ini bisa juga tidak memberikan izin," kata Tumpak.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menuturkan, pihaknya ingin membuat penyadapan bisa dilakukan meskipun perkara korupsi sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga aset negara yang dikorupsi bisa tetap ditemukan.

Revisi aturan itu seolah dibuat-buat dan cenderung aneh. Sebab, jika KPK akan melakukan pengembangan melalui penyadapan, terlebih dulu harus mengantongi izin dari dewan pengawas. KPK seolah tak punya gigi jika aturan penyadapan dikebiri.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan sempat menuai kontroversi. Alasannya dikhawatirkan RUU tersebut memangkas kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya tentang durasi penyadapan.

"Dewan penyadapan itu yang nanti memutuskan yang disadap yang mana, yang tidak boleh disadap yang mana, yang disadap itu mana yang boleh diajukan untuk jadi contoh dan dibawa di ruang sidang," ujar Fahri

Choirul Anam menyebut, secara prinsip penyadapan adalah pelanggaran HAM yang berlaku universal.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12). Dalam rapat itu Baleg mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pandangan terkait RUU penyadapan.

Febri mengatakan, kewenangan penyadapan yang diberikan pada institusi KPK telah memiliki payung hukum. Dasar hukum yang kuat itu tertulis di Pasal 12 ayat 1 huruf a UU 30 tahun 2002.

Staf Luhut sebut mobil pejabat negara rutin diperiksa BSSN tiap 3 bulan. "Pengamanan fasilitas kerja Menko Kemaritiman dari kemungkinan penyadapan dan lain-lain secara kontinyu," kata Stafsus Menko Maritim Atmadji Sumarkidjo.

Dia mengungkapkan, di dalam laporan Pansus, sama sekali tidak ada menyinggung soal Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan dalam rekomendasinya, seperti diisukan belakangan ini. Soal penyadapan itu sudah menjadi domain Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, dan bukan domain Pansus.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menuturkan dalam rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak menyinggung tentang RUU Penyadapan. Sebab hal itu, adalah kewenangan dari komisi III DPR.

Dalam pandangan Fahri, UU penyadapan diperlukan karena kondisinya telah mendesak agar tidak ada seorang pun yang bisa menyadap secara ilegal tanpa izin pengadilan atau permintaan dari aparat penegak hukum.

Masinton juga menuturkan, RUU penyadapan sudah masuk dalam Prolegnas 2018. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan penyadapan diatur dalam sebuah undang-undang.

Ketua KPK minta DPR dan Pemerintah segera buat UU Penyadapan. Agus menjelaskan, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memutuskan bahwa mekanisme penyadapan harus diatur dalam UU khusus di luar UU KPK. KPK memastikan nantinya akan patuh pada mekanisme yang diatur dalam UU Penyadapan baru.

Mengenai penghapusan Standar Operasional Prosedur Penyadapan (SOP), Laode menjelaskan ada landasan hukumnya dan pihaknya akan tetap melaksanakan hal tersebut. Dan jelas di UU KPK diberi kewenangan melakukan penyadapan.

Saat penyadapan kembali jadi peluru DPR serang KPK. Menanggapi kritikan itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku kecewa penyadapan yang dilakukan KPK selalu dipersoalkan.