Penyadapan

Selain soal penyadapan, Komisi III juga meminta KPK untuk menentukan batas waktu terhadap status seseorang sebagai tersangka untuk segera dilimpahkan ke pengadilan saat proses penyidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seseorang.

"Saya usul konkret dalam kesimpulan supaya kewenangan penyadapan harus diatur dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang," tegasnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku kecewa penyadapan yang dilakukan KPK selalu dipersoalkan. Padahal, KPK bukan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kejaksaan, Polri, BIN, BNN, hingga BNPT juga dapat melakukan penyadapan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya jika penyadapan yang selama ini dilakukan, diaudit oleh pihak berwenang. Tujuannya untuk transparansi atas kewenangan yang dimiliki KPK dalam menangani kasus korupsi.

Dengan adanya UU tersebut, nantinya KPK, BIN, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian memiliki standar yang lebih jelas untuk melakukan penyadapan. Tujuan lainnya, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan karena merasa disadap.

Setuju ada UU Penyadapan, Wakil Ketua KPK yakin bukan upaya pelemahan. Basaria tidak melihat ada upaya pelemahan terhadap KPK dengan adanya UU khusus soal penyadapan. Dia memahami inisiatif DPR untuk membuat UU Penyadapan merupakan tindaklanjut dari putusan MK.

NasDem belum lihat urgensi pembuatan UU Penyadapan. Sekjen NasDem Johnny G Plate mempertanyakan urgensi dibentuknya UU Penyadapan. Saat ini, DPR tengah mengkaji pengaturan dalam hal penyadapan oleh penegak hukum.

Penyadapan KPK yang bikin gerah anggota DPR. Penyadapan tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi, kata Laode, MK memerintahkan kepada pemerintah dan parlemen untuk membuat UU khusus yang mengatur penyadapan ini.

Komisi III DPR berinisiatif membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tata cara penyadapan. Rencana ini merupakan tindak lanjut Komisi III atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut penyadapan harus diatur oleh payung hukum setingkat UU.

RUU Terorisme, aparat boleh menyadap tetapi dengan persyaratan. Anggota Pansus RUU Terorisme Dossy Iskandar menambahkan, perbedaan antara izin pengadilan dan persetujuan hakim dalam pasal penyadapan lebih berkaitan dengan teknis di lapangan.

Pemerintah AS sadap 3 juta telepon warga selama 2016. Upaya penyadapan itu dilakukan selama dua bulan oleh sebuah lembaga negara yang dirahasiakan. Kabar ini menjadi sorotan publik setelah muncul di situs ZDNet.

SBY mengeluh jadi korban serangan kelompok penghancur tak terlihat. Sejumlah kasus besar berkategori terang yang menurut rakyat pasti diproses secara hukum nampaknya mengendap entah dimana.

Agus Hermanto soal SBY disadap: Kubu Ahok langgar UU ITE. Partai Demokrat akan mendorong penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan kubu Ahok. Menurutnya, pihak yang berwenang menyadap hanya penegak hukum atau BIN.

Bagaimana cerita skandal watergate yang disebut-sebut SBY. Presiden keenam SBY menggelar jumpa pers menanggapi isu penyadapan terhadap dirinya. Dalam keterangan itu dia menyebut watergate yang membuat Presiden AS jatuh dari jabatannya.

SBY: Polri tak perlu tunggu laporan saya usut penyadapan ilegal. SBY mengingatkan adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UUT ITE) yang berisi ancaman pidana 10 tahun dan denda Rp 800 juta jika terbukti melakukan penyadapan secara ilegal.

Media Australia acap kali membuat publik Indonesia geram.

Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak berburuk sangka terhadap DPR terkait revisi UU KPK.

Detail aturan penyadapan di antaranya alasan penyadapan, mekanisme kesepakatan, dan jangka waktu.

Jaringan komunikasi antisadap itu juga dipamerkan di depan Ryamizard.

Penyadapan NSA dihentikan sejak Minggu (29/11). Berkat Snowden, Pemerintahan SBY sadar pernah disadap pada 2009