Perppu Pilkada

Perppu Pilkada Langsung masih dinilai sebagai penyelamat berjalannya demokrasi di Indonesia dari ancaman kemunduran.

Mahasiswa yang menggelar aksi tersebut mengaku siap mengawal Perppu Pilkada langsung untuk demokrasi Indonesia.

Mereka mempermasalahkan penanganan sengketa pilkada yang dipindah dari MK ke MA.

Mereka menganggap terbitnya Perppu Pilkada secara otomatis membatalkan UU Pilkada yang sudah disahkan DPR.

Menurutnya, UU tersebut telah dicabut oleh Perppu yang diterbitkan Presiden SBY beberapa waktu lalu.

Menurut Mahyudin, penerbitan Perppu Pilkada oleh SBY telah membingungkan semua pihak, termasuk KMP.

Puskapol FISIP UI membuat lembar fakta yang membantah mitos-mitos pilkada langsung yang selama ini didengungkan.

Romo Magnis menegaskan, demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat.

Perppu pengganti UU Pilkada tidak mengubah pasal mengenai ketentuan pilkada secara serentak.

Meski begitu, bukan berarti pelaksanaan Perppu dapat berjalan mulus karena masih harus mendapat persetujuan DPR.

"Perppu SBY hanyalah omong kosong belaka, tidak lebih dari sekadar pencitraan bagi dirinya sendiri," ujar Sirra.

Mereka menganggap salah satu pasal di UU Pilkada telah mengebiri hak berpolitik rakyat.

"Kalau DPR main-main dengan kami, bisa saja tragedi 1998 terjadi lagi," kata Presiden KSBSI, Mudofir.

Pilkada melalui DPRD tidak sejalan dengan semangat reformasi.

"Peran badan pengawan, peran KY dan KPK harus lebih sering memonitor, karena perkara pilkada ini banyak godaannya."

Mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak dalam satu paket dengan wakil.

"Ini kan baru klaim SBY, PKS udah nolak, PPP katanya juga udah menolak," kata Desmond.

MK akan menawarkan kepada pemohon apakah gugatan akan dilanjutkan atau tidak.

"Dan kesepakatan itu ada yang tertulis dan ada yang lisan. Kita lihat saja perkembangan yang ada," kata Fahri.

Deal politik itu untuk menyukseskan Perppu Pilkada dalam pembahasan di DPR nanti.