Politik Uang

Rois Syuriah PWNU Jateng, KH Ubaidullah Sodakoh menegaskan bahwa mahar politik haram. Menurutnya, mahar politik seperti uang atau properti yang diberikan seseorang kepada partai tertentu membunuh sistem demokrasi.

Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, bahwa politik uang adalah tindak pidana yang bisa berujung pada diskualifikasi pasangan calon. Dia juga mengingatkan, bahwa penerima uang juga bisa dipidana.

Selain mencegah suap dan politik uang, pembatasan itu diyakini akan menekan kasus tindak pidana korupsi.

Dua amplop putih yang diduga sebagai wadah uang jadi alat bukti Panwascam Ajibarang untuk bahan penyelidikan. Selain itu juga digali keterangan dari sejumlah saksi.

Bukan kali ini saja partai politik ikut terseret dalam kasus korupsi. Pada 2013, uang dari korupsi proyek Hambalang disebut-sebut digunakan untuk pemenangan calon ketua umum dalam kongres Partai Demokrat.

Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan di DPRD benar-benar dikaji untuk dilaksanakan.

Mantan bakal calon Bupati Garut dari jalur perseorangan, Soni Sondani mengakui adanya penyerahan dana kepada salah satu tim suksesnya yang berinisal DW. Namun, dia menyanggah uang tersebut untuk menyuap komisioner KPU dan Ketua Panwaslu.

Tingginya potensi konflik dan permainan politik uang di pemilihan kepala daerah (pilkada) mendorong Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi penilaian bahwa ke depan, pilkada sebaiknya tak lagi dilakukan secara langsung.

Pemanggilan terkait dugaan gratifikasi yang menjerat Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Gar

Kasus ini juga akan menjadi pelajaran dalam proses rekrutmen komisioner KPUD provinsi dalam waktu dekat ini. "Ini menjadi lonceng bahaya kita untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait rekrutmen," ujar Komisoner KPU RI, Wahyu Setiawan.

Polda Jabar resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus gratifikasi dalam Pilkada Garut. Mereka adalah anggota komisioner KPU Garut berinisial AS, ketua Panwaslu Garut berinisial HH, dan seorang tim pemenangan pasangan calon independen Soni Sondani-Usep Nurdin berinisial DW.

Panwaslu Jabar memastikan, seluruh proses tahapan Pilkada di Garut tidak terpengaruh. Panwaslu akan kooperatif dengan pengembangan selanjutnya.

Ketua KPU Jabar Yayat mengungkapkan, tersangka penyuap berinisial DW sempat mencoba menyuap petinggi KPU Garut. Namun, mereka menolak. Hanya satu yang berhasil tergoda. Hingga akhirnya penetapan, paslon dari independen Soni Sondani-Usep Nurdin itu tidak lolos.

KPU Jabar panggil jajaran KPU Garut terkait operasi tangkap tangan. Ade dan Heri ditangkap atas dugaan gratifikasi untuk meloloskan salah satu pasangan calon Bupati Garut. Saat ini keduanya tengah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar.

Berkaca pada kasus ini, Polri berpesan agar pihak-pihak terkait penyelenggaraan pilkada tak coba bermain politik uang. "Mabes dan polda-polda sudah bentuk satgas-satgas money politics. Jadi jangan coba-coba praktik bayar membayar yang melibatkan peserta pilkada, penyelenggara dan pengawas pilkada," katanya

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkapkan peristiwa itu menampar penyelenggara Pemilu secara keseluruhan.

"Bawaslu akan melakukan intropeksi diri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas pemilu. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara objektif karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan," ujarnya.

Polisi mengamankan bukti transfer uang kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri yang diduga hasil suap dengan nominal Rp 10 juta. Selain itu, polisi juga menyita buku rekening dan 4 buah ponsel milik Heri. Sementara dari tangan Ade, polisi menyita satu unit mobil Daihatsu Sigra dan tiga ponsel.

Polisi mengamankan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Garut, Sabtu (24/2) terkait kasus dugaan penerimaan suap untuk meloloskan calon bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut. Kapolres Garut membenarkan.

MUI: Politik uang haram, yang memberi & menerima masuk neraka. MUI menegaskan Pilkada lima tahunan itu harus jauh dari perbuatan kecurangan, termasuk politik uang untuk mendukung salah satu pasangan tertentu.