PPN 12 persen

Pemerintah berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk mengurangi dampak kenaikan PPN di tengah kondisi ekonomi global.

Bahlil menerangkan keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan Undang-undang yang telah dibuat 2021 lalu

Rieke diadukan Alfadjri Aditia Prayoga terkait dugaan pelanggaran etik lantaran memprovokasi menolak kebijakan kenaikan PPN 12%.

Sejak disahkannya UU HPP, kebijakan kenaikan PPN mendapat banyak kritik.

Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan stakeholder terkait lainnya.

Berbagai faktor eksternal dan internal menjadi penyebab utama melemahnya mata uang Indonesia ini.

Frugal living sendiri sebenarnya bukan hal baru. Gaya hidup ini telah lama dikenal sebagai strategi untuk mengelola pengeluaran.

Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menanggapi terkait rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen

Mereka menilai PPN 12 persen tidak linier dengan tingkat pendapatan masyarakat dan berpotensi memicu turunnya daya beli konsumen.

Sutrisno Iwanoto, Ketua PHRI DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa kenaikan PPN memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku industri pariwisata.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen semakin mencekik masyarakat.

Ekonom berpendapat anomali inflasi terjadi persis setelah PPN dinaikkan.

Terdapat syarat tertentu untuk layanan kesehatan di rumah sakit swasta dan pendidikan di sekolah swasta yang tidak dikenakan PPN sebesar 12 persen.

Said menyatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.

Dwi Astuti menjelaskan, terkait dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen saat penggunaan QRIS dan kartu pembayaran elektronik

Beban PPN sepenuhnya ditanggung oleh merchant atau penjual yang menggunakan QRIS.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli membongkar bukti PPN 12 persen merupakan inisiatif Jokowi.

Ahmad Muzani buka suara terkait partainya yang dianggap menyerang PDI Perjuangan terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen

Dwi Astuti, menegaskan penerapan PPN pada transaksi digital bukanlah kebijakan baru, melainkan telah diatur sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2009