Presidential threshold
-
Politik •PKS akan Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MKPartai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana melakukan judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sejalan dengan keputusan Majelis Syuro PKS menilai presidential threshold terlalu tinggi.
-
Politik •PDIP Dukung Presidential Threshold: Ibarat Ujian Masuk Universitas Berkualitas
Hasto menyebut PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memperkuat presidential threshold.
-
Politik •Presidential Threshold dari Pemilu ke Pemilu
PDIP minta presidential threshold 30 persen. Sementara Demokrat minta aturan tersebut dihapus karena keserentakan pemilu. Setiap pemilu, aturan ambang batas capres selalu diperbedatkan.
-
Politik •Presidential Threshold 30% Untungkan Partai Besar Tentukan Capres-Cawapres
Ruginya, tak banyak capres dan cawapres, sehingga rakyat tak banyak diberikan pilihan banyak.
-
Politik •Presidential Threshold yang Tinggi Picu Transaksional Pembentukan Koalisi
Menurutnya, desain pemilu Indonesia adalah serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pilpres. Maka, presidential threshold tidak relevan lagi dalam desain keserentakan ini.
-
Politik •Dorong Ambang Batas Capres Rendah, Demokrat Kenang Pemerintah SBY-JK Solid
Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, tingginya presidential threshold (PT) untuk memperkuat sistem presidensial tidak relevan. PT juga bukanlah jawaban dari sistem multi partai sederhana sebagai penopang sistem presidensial.
-
Politik •PKS: Ambang Batas Capres yang Rendah Bisa Cegah Parpol Sekedar Cari Perahu Politik
PKS tidak sependapat presidential threshold di atas 10 persen. Alasannya, PKS ingin banyak tokoh nasional berkualitas yang ikut berlaga pada Pilpres 2024. Sebab PKS yakin Indonesia memiliki banyak stok pemimpin yang memiliki kredibilitas, integritas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan.
-
Politik •Polemik Presidential Threshold, DPR Tegaskan Tak Ada Revisi UU Pemilu
Menurutnya, untuk Pemilu 2024 ambang batas pencalonan presiden tidak akan berubah. Kecuali untuk pemilu setelah 2024 masih terbuka untuk revisi UU Pemilu
-
Politik •Presidential Threshold Didesak Turun, Ketua DPR Sebut Revisi UU Pemilu Sudah Final
Ketua DPP PDIP ini meminta semua pihak menghormati keputusan tak akan ada pembahasan revisi UU Pemilu.
-
Politik •Ambang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Tidak Kompatibel Dengan Sistem Presidensial
Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan presiden sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat.
-
Politik •Gerindra Tak Masalah Berapapun Presidential Threshold
Partai Gerindra tidak masalah berapapun angka ambang batas pencalonan presiden alias Presidential Threshold (PT). Gerindra mengikuti ambang batas pencalonan presiden yang disepakati oleh DPR.
-
Politik •PKB Dorong Revisi Terbatas UU Pemilu Terkait Presidential Threshold
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong penurunan ambang batas pencalonan presiden menjadi 5-10 persen.
-
Politik •Nawawi: Pendapat Firli Bahuri soal Presidential Threshold 0% Bukan Kajian KPK
Meski demikian, Nawawi menghormati cara pandang pribadi Firli yang mendukung presidential threshold 0 persen.
-
Politik •PAN Dukung Presidential Threshold 0 Persen
Viva yakin meski PT 0 persen diterapkan tidak seluruh partai politik akan mencalonkan kadernya di pilpres. Mengingat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi misalnya tentang logistik, elektabilitas, struktur dan organisasi kampanye, dan lainnya.
-
Politik •Politisi PDIP Sebut Presidential Treshold Idealnya 30 Persen
Menurutnya, PDIP ingin memperkuat sistem presidential bukan sistem parlementer. Atas dasar itu capres harus mendapat dukungan cukup dari parpol di parlemen.
-
Politik •NasDem: Presiden Bisa Digulingkan Jika Ambang Batas Capres Nol Persen
NasDem nilai idealnya presidential threshold sebesar 15 persen.
-
Politik •Golkar: Presidential Threshold 20 Persen Harus Tetap Ada
Bila tak ada presidential threshold maka para calon presiden tidak akan tersaring.
-
Politik •Formappi Nilai Presidential Threshold Tak Relevan Lagi, Sumber Polarisasi Saat Pilpre
Kemunculan banyak alternatif calon akan mengurangi tensi politik yang panas lantaran pilihan warga akan berpeluang menyebar pada calon-calon yang lebih banyak.
-
Politik •Demokrat: Tidak Ada Ketentuan Presidential Threshold pada UUD 1945
Menurutnya, pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya menyajikan dua pasangan calon telah berakibat pada pembelahan di masyarakat. Dia bilang, biaya sosial, ekonomi, dan politik yang mesti ditanggung sebagai bangsa malah jauh lebih besar.
-
Politik •Presidential Treshold Penting, tapi Jangan Persulit Kandidat Potensial
Analis politik Adi Prayitno menilai, presidential threshold atau ambang batas parlemen masih penting. Asalkan, angka minimal presidential treshold tidak terlalu tinggi seperti sekarang sebanyak 20 persen.