Presidential threshold

"Sikap PKS tentang Presidential Threshold (PT) sejak awal tegas dan konsisten, bahwa kami memperjuangkan angka PT untuk diturunkan. Karena konstelasi pilpres sangat ditentukan oleh figur dan angka PT serta dukungan partai," katanya lewat keterangannya, Rabu (15/12).

Alasan lainnya, presidential threshold membuat presiden terpilih mendapat dukungan parpol di parlemen. Tujuannya, agar kebijakan yang dibuat kepala negara tidak terhambat.

Menurut Firli, kebanyakan calon akan mencari dukungan kepada para pengusaha untuk mendapatkan modal. Inilah awal pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah.

Ada dua orang yang mengajukan gugatan terhadap Pasal 222 ini, yaitu mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, serta politikus Gerindra Ferry Juliantono. Dua kelompok berbeda ini memiliki kuasa hukum yang sama yaitu Refly Harun dan Muh Salman Darwis.

Fachrul Razi dan Bustami Zainudin mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait presidential threshold didampingi kuasa hukum Refli Harun.

Menurut Refly, ambang batas pencalonan presiden perlu dihapus. Penerapan ambang batas, menurut dia, berpotensi dimanfaatkan kelompok pemodal untuk mempengaruhi Pilpres 2024.

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong agar aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024 ditinjau ulang.

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha menuntut agar amandemen pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memasukkan agenda penghapusan pasal terkait ambang batas presiden atau presidential threshold.

Didik menerangkan, presidensialisasi sistem parlementer terjadi di beberapa negara di Eropa. Salah satu modifikasi dari sistem ini adalah pengetatan mosi tidak percaya kepada kabinet.

Ramlan menukil penelitian Juan Linz dan Arturo Valenzuela yang dibukukan dalam The Failure of Presidential Democracy (1994). Karya itu tersebut menyebut sejumlah kelemahan sistem presidensial.

Plt Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dea Tunggaesti melempar wacana sistem parlementer untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta DPR dan pemerintah meninjau ulang pengaturan besaran ambang batas pencalonan presiden atau "presidential threshold" (PT) yang diatur dalam revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

"Permohonan ini bukan menurunkan ambang batas presiden, tapi menghilangkannya sama sekali, karena kami berdalil bahwa itu bertentangan dengan sejumlah pasal dalam konstitusi," kata Refly dalam sidang perdana gugatan di Mahkamah Konstitusi secara daring, Senin (23/9).

"Pemilihan bupati saja butuh dana Rp 20 M sampai Rp 40 M, gubernur jauh lebih mahal, apalagi presiden. Sehingga calon yang tak punya uang tak fokus kepada rakyat malah ke bandarnya," kritik Rizal.

"Saatnya kita tinggalkan paradigma monopolistik partai dalam pengajuan capres dan cawapres. Biarlah rakyat memilih dengan banyak kandidat capres-cawapres. Hentikan praktik politik yang bercorak oligarkis agar demokrasi yang terbangun adalah benar-benar demokrasi yang substantif," tambah dia Fahri Bachmid.

Ambang batas presiden, kata dia, menimbulkan problem bagi masyarakat. Sebab tidak memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat. Hal inilah yang terjadi dalam dua pemilu terakhir.

"Jadi ada yang tetap ingin 20 persen parlemen dan 25 persen dari suara sah nasional," kata politikus NasDem ini.

Dia mencontohkan gelaran pilpres yang mengacu pada presidential threshold yaitu 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara nasional. Hal tersebut membuat tidak adanya calon baru yang muncul, selain dari mereka yang diusung partai besar.

"Kami setuju untuk dinaikkan, tetapi kalau 7 persen akan terlalu banyak rakyat yang tidak terwakili sehingga wajar, dan kalau rakyat tidak terwakili, nama DPR Dewan Perwakilan Rakyat tidak jadi tepat," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat.