PT Pelindo

Rieke sebut audit BPK soal Pelindo II masih bagian pertama. Perpanjangan kontrak tersebut langsung disetujui tanpa ada rencana kerja dan RUPS hingga tahun 2039. Padahal kontrak tersebut seharusnya berakhir pada tahun 2019 dan bila tidak diperpanjang maka menjadi hak milik Indonesia.

Hasilnya ada 5 penyimpangan yang terjadi dalam kerja sama tersebut dan merugikan negara hingga USD 306 juta atau setara dengan Rp 4,1 triliun.

Pelindo I siapkan 2.150 kursi gratis untuk pemudik di Sumut. Program Mudik Gratis ini akan melayani 8 rute yakni Pekanbaru-Padang, Perawang-Padang, Perawang-Medan, Pekanbaru-Medan, Dumai-Medan, Medan-Banda Aceh, Medan-Tapanuli Selatan, dan Batam-Belawan.

Pelindo siapkan mudik gratis dari Pelabuhan Surabaya dan Semarang. Bus gratis tersebut akan tersedia selama tujuh hari berturut-turut sejak tanggal 18 Juni hingga 24 Juni 2017. Pemudik dapat segera mendaftarkan diri secara langsung di pelabuhan kedatangan pada loket pelayanan mudik gratis dengan menunjukan tiket kapal.

Wali Kota Palembang Harnojoyo menyesalkan insiden tongkang bermuatan batubara menabrak Jembatan Ampera. Dia meminta pihak Pelindo bertanggung jawab karena peristiwa itu kerap terjadi.

Budi menegaskan pentingnya meningkatkan pelayanan kepada shipping line dan produsen agar dapat meningkatkan volume.

NPCT 1 milik Pelindo II dipamerkan di konferensi pelabuhan se-dunia. Ini dilakukan karena masih belum banyak pengusaha yang mengetahui lini usaha terbaru antara Pelindo yang menggandeng Mitsui Co sebagai operator pelabuhan untuk NPCT 1. Target utamanya adalah mengajak para pelaku industri di Asia untuk bisa singgah.

"Saat ini tantangan terbesar adalah mentransformasi pelabuhan menjadi smart-port ataupun digital-port."

Standarisasi pelabuhan tekan biaya logistik 3,6 persen. Standardisasi itu mulai dari kegiatan operasional, aspek efisiensi dan produktivitas hingga pembukuan keuangan. Elvyn menuturkan simulasi itu dilakukan khusus di sejumlah pelabuhan utama di bawah pengelolaan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya pelanggaran hukum dan kerugian negara.

Menteri BUMN, Rini Soemarno menunjuk I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra sebagai direktur utama baru Pelindo III menggantikan Orias Petrus yang diberhentikan dengan hormat per 20 April 2017.

"Selama ini angkutan dilakukan lewat Surabaya dan Semarang, sudah pasti mengakibatkan biaya tinggi karena tambahan pengangkutan 3 sampai 5 hari untuk mencapai daerah tujuan di Kawasan Timur Indonesia," ungkap Doso Agung.

Konektivitas langsung yang menghubungkan Davao Filipina dan Bitung di Sulawesi Utara tersebut mampu memangkas waktu perjalanan dibanding sebelumnya. Pelayaran logistik ini diharapkan bisa berjalan secara reguler dengan frekuensi dua kali dalam sebulan.

Pelindo layani ekspor langsung Sulawesi ke Thailand, ini untungnya. Sebanyak 83 kontainer di kapalkan dan dikirim ke Thailand, kemarin. Melalui ekspor langsung dari daerah asal ke negara tujuan di luar negeri bisa menghemat biaya 40 persen, jarak tempuh makin cepat karena tidak singgah atau transit lagi.

Ekspor hasil hutan ini dilepas langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama jajaran direksi Pelindo IV dan diharapkan mampu mendatangkan pendapatan Rp 20 miliar.

Ketua Serikat Pekerja PT JICT, Nova Sofyan Hakim menjelaskan, permasalahan ini berakar pada perpanjangan JICT yang menabrak hukum dan merugikan negara. Hal ini sudah dibuktikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat penyelidikan Pansus Angket Pelindo II dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PT Pelindo IV (persero) meminta dukungan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam rangka mendorong ekspor langsung yang selama ini dikembangkan oleh perusahaan. Dukungan tersebut berupa kemudahan pengurusan dokumen seperti bea cukai serta administrasi pelabuhan.

Hal ini menyusul adanya dugaan kesalahan hitungan dwelling time dari Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya yang menyebut dwelling time impor sudah 2,7 hari namun kenyataannya masih lebih dari 3,9 hari.

Program tersebut dinilai butuh audit, terutama setelah terindikasi tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Permintaan permohonan audit PT JICT kepada BPK sampai sekarang belum mendapatkan titik terang.

Direktur Komersil Pelindo II, Saptono Irianto mengatakan, pada saat penerbitan global bond, proyek-proyek masih dalam pra Feasibility Study (studi kelayakan usaha). Pihaknya pun berharap proyek-proyek yang digarap dengan global bond dapat berjalan.