Revisi KUHP

Hal tersebut disampaikan Eddy menanggapi pertanyaan soal Pasal 263 KUHP. Mengacu draf RUU KUHP versi 30 November 2022 pasal tersebut mengatur soal penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

"Ada seorang pengacara kondang lagi mem-blow up seolah-olah dunia mau kiamat saja, gitu ya, dunia pariwisata kita," ucapnya.

Gubernur Bali, Wayan Koster memastikan bakal menghormati privasi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Gelombang penolakan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terus bergulir. Penolakan bukan hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berencana menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Penolakan terhadap pengesahan KUHP itu menjadi satu dari sembilan isu yang mereka gaungkan dalam aksi hari ini. Dimana Said menyoroti soal Pasal Penghinaan Presiden yang tertuang dalam KUHP.

KPK dalam bekerja tidak mengacu pada pasal 603 KUHP tentang pengurangan masa tahanan bagi koruptor. Dimana KPK memiliki pegangan sendiri dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan wewenang dalam memberantas korupsi.

Sedangkan dalam KUHP hukuman koruptor lebih ringan, yakni paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Pelaku tindak pidana korupsi pada pasal 603 KUHP juga dikenakan denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta dan paling banyak Kategori VI atau Rp2 miliar.

Salah satunya, lebih ringan hukuman bagi para koruptor. Terlebih, ancaman pidana buat koruptor dalam UU KUHP lebih ringan daripada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri, UU Tipikor Tahun 1999 dan 2001.

Bila pemerintah gencar memberikan klarifikasi, maka jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Bali tak akan berdampak.

Untuk mengurangi polemik di publik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan membentuk task force atau satuan tugas terkait KUHP baru. Fungsi task force itu untuk menyosialisasikan KUHP.

Pasal terkait larangan zina dan kumpul kebo termasuk ke delik aduan. Pasal itu dapat berlaku hanya jika ada yang melapor.

Selain itu, orang yang memaksa seseorang dengan kekerasan untuk meminum bahan memabukkan dipidana penjara paling lama tiga tahun.

Tidak hanya itu, dalam UU KUHP juga masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi para pekerja pers termasuk wartawan. Dimana, bisa juga berpotensi mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum yang akan menerapkan beleid tersebut mengaku tidak ambil pusing. Menurut Kejaksaan Agung, pihaknya tidak bisa menilai bagus tidaknya sebuah produk Undang-Undang karena hanya sebagai pelaksana.

Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, merespon soal adanya kabar turis takut datang ke Bali karena pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RKUHP baru disahkan pemerintah dan DPR pada Selasa (6/12).

Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal menilai, Dasco memperlihatkan sikap yang tidak demokratis sebagai pimpinan. Karena tidak memberikan kesempatan penuh anggota dewan untuk berbicara.

Dalam RKUHP, ada sejumlah pasal baru yang dianggap masih bermasalah. Misalnya, Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden atau Wakil Presiden dan Penghinaan.

DPR telah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Setelah diundangkan, KUHP bakal disosialisasikan selama tiga tahun ke depan kepada aparat penegak hukum hingga universitas di seluruh Indonesia.

Salah satunya tidak adanya keterbukaan antara pemerintah kepada masyarakat terkait draft RUU KUHP tersebut. Terlebih masyarakat juga tidak turut dilibatkan saat penggodokan RUU KUHP tersebut.