Revisi UU ITE

UU ITE masih rawan dijadikan senjata penguasa & pemilik modal. "Pasal pencemaran nama baik tak diutak-atik dalam revisi UU ITE, padahal pasal ini akar masalah yang mengancam kebebasan berekspresi masyarakat pengguna elektronik atau media sosial," kata Asep Komarudin.

Banyak orang sok pintar di medsos sampai ulama dihina-hina. Momen Pemilu maupun Pilkada, menjadi waktu tepat tumbuh subur kekacauan di media sosial. Pelbagai gunjingan hingga cibiran selalu muncul tiap waktu. Apalagi bila ditemukan sebuah kejanggalan. Sontak kejanggalan itu menjadi viral di jagat dunia maya.

Menanti kegarangan Revisi UU ITE atasi provokasi di medsos. Jelang aksi bela Islam jilid III pada 2 Desember mendatang, media sosial diramaikan dengan status-status bernada provokatif dan beredarnya informasi bohong. Baik yang ditujukan pada para pendemo, maupun sebaliknya.

​Ketika Panglima TNI dibikin gerah ustaz media sosial. "Sangat berbahaya ustaz sosmed ini nggak punya ilmu," tegas Gatot.

Pantau konten menghina ulama, GP Ansor Jatim sebar patroli di medsos. Ketua GP Ansor Jawa Timur, Rudi Tri Wachid menjelaskan, tujuan patroli medsos ini, sekaligus dimaksudkan untuk memberi pelajaran ke publik tentang nilai-nilai kesopanan kepada para ulama.

Dirjen Aptika: Literasi digital rendah jadi pekerjaan rumah bersama. seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, sisi literasi digital belum sepenuhnya dipahami betul oleh pengguna internet itu sendiri. Hal tersebut yang menimbulkan persoalan seperti maraknya pengguna internet yang terjerat kasus hukum.

Literasi digital penting agar tak terjerat UU ITE. penerapan UU ITE yang baru ini khususnya pada pasal 27 ayat 3 sejatinya tak akan berpengaruh terhadap semakin berkurang atau bertambahnya orang yang terjerat dalam persoalan ini. selama masih ada hasrat orang untuk mengkriminalkan, itu tetap akan terjadi.

UU ITE baru tak mengubah norma, hanya menurunkan sanksi pidana. Banyak orang yang beranggapan bahwa munculnya UU ITE hasil revisian yang sudah disahkan ini, seakan baru pertama kali melarang masyarakat menyebarluaskan informasi melalui media elektronik yang mengandung konten kebencian. Padahal, norma tersebut sudah ada

Mabes Polri beri arahan tiap polres terkait revisi UU ITE. Salah satu poin dalam revisi itu adalah adanya tim panel yang bertugas menentukan layak apa tidaknya pemblokiran terhadap sebuah situs atau web.

UU ITE hasil revisian mulai diberlakukan hari ini. Revisi Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah selesai dibahas dan sah menjadi UU oleh DPR dan Pemerintah pada 27 Oktober 2016 lalu.

Pasca disahkan, UU ITE dapat respon negatif. Revisi UU ITE ini tidak sesuai dengan rencana awal di mana hanya akan fokus pada pembahasan pasal 27 ayat 3. Banyak yang meyakini meski telah direvisi, namun korban atas pelaporan UU ITE akan terus berjatuhan.

UU ITE disahkan, ini pasal yang direvisi. DPR RI menyatakan telah mengesahkan UU ITE yang baru berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah. Hal itu dikatakan oleh anggota DPR RI komisi I, Sukamta.

Hal ini penting mengingat ada sejumlah perangkat norma dalam tatanan sosial dan budaya di sebuah wilayah.

"Nanti negara cabut berita-berita yang ada di online."

"Kalau digabungin, nanti kita gak selesai-selesai."

Sukamta, menyetujui jika revisi UU ITE dimasukan juga unsur-unsur mengenai perlindungan data pribadi dan konten internet

"Kami khawatir target penyelesaian pembahasan revisi UU ITE hanya ingin mengurangi hukuman di pasal karet."

Draft RUU ITE bisa selesai ditingkat komisi I pada bulan Juni

"Usulannya menurunkan ancaman dari 6 tahun menjadi 4 tahun," kata Rudiantara.

Saat ini, yang tengah jadi pembahasan RUU ITE adalah membahas 50 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah