Revisi UU ITE

"Kami setuju revisi, sebab UU ITE filosofi dan tujuan awalnya terkait transaksi elektronik bukan ujaran kebencian," kata Jazilul.

"Tidak bisa dipungkiri banyak juga yang sudah menjadi korban atas penerapannya. Pada sisi ini kami mengapresiasi Presiden yang telah menangkap kegelisahan masyarakat ini," sambung dia.

"Kalau Undang-Undang ITE, tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini, karena di sinilah hulunya, di sinilah hulunya, revisi," ujar Jokowi.

"Menurut saya, urgensi perubahan UU ITE ini juga sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi," katanya.

"Situasi perkembangan terbaru dunia digital kita di indonesia akan semakin sehat dengan adanya revisi UU ITE dan selesainya pembahasan RUU PDP," ucapnya.

Waketum Golkar itu berharap UU ITE mempertimbangkan prinsip keadilan. Diharap tidak ada lagi pasal karet yang multitafsir. Agar tetap menjaga demokrasi yang tetap berjalan sesuai harapan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.

Apa yang dikatakan terkait revisi tersebut, karena menurutnya sejak UU ITE itu diberlakukan justru aparat kepolisian lebih disibukkan dengan adanya perang di dunia maya atau melalui media sosial.

"Ide dan gagasan Presiden Jokowi tersebut kita sambut hangat bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik," ucapnya.

Namun, menurutnya dari sisi pemerintah revisi UU ITE agak terlambat.

"Saya paham undang-undang ITE semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo meminta Kapolri untuk lebih selektif menerima laporan terkait Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE).

"ITE sekarang belum ada pembahasan ya, pada posisi ini tidak ada agenda merevisi Undang-undang ITE. Memang kita tahu beberapa minggu terakhir cukup heboh soal kasus Baiq Buril," kata Charles

Dia juga setuju jika DPR memberikan amnesti pada Baiq Nuril. Sebab, menurutnya, Baiq Nuril tidak layak dijerat pasal ITE.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi amnesti pada terpidana pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Baiq Nuril. Namun, kata dia, pemberian amnesti itu harus dibarengi dengan revisi UU ITE.

Rizal Ramli mengungkapkan, penggunaan UU ITE untuk memberangus kritikan ini berimbas pada anjloknya indeks demokrasi di Indonesia. Penurunan indeks demokrasi ini terjadi dalam empat tahun belakangan ini.

Data kubu Prabowo menyebutkan, lebih dari 35 persen pelapor UU ITE itu adalah pejabat negara. Menurutnya, UU ITE menjadi alat buat pejabat negara membungkam kritik. Sebagian besar pejabat dinilai cenderung anti kritik.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyoroti pasal karet yang masih ada dalam Undang-Undang ITE. Jika memenangkan Pilpres 2019 dan dipercaya memimpin negeri ini, Sandiaga berjanji akan merevisi aturan yang jadi kontroversi.

Ini jumlah kasus pasal karet UU ITE. Berdasarkan data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) mencatat sepanjang tahun 2008 hingga 2016, ada sekitar 225 kasus yang terkait UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat 3. Hanya saja dari angka 225 kasus, 177 kasus yang terverifikasi.

Berantas media online abal-abal, Kominfo gandeng Dewan Pers. Rudiantara menjelaskan media online abal-abal di tanah air sangat menjamur. Dia memperkirakan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Sementara, media online di Indonesia yang benar-benar bekerja sesuai kaidah jurnalistik tak lebih dari 500.

'Right to be forgotten' dalam UU ITE tak berlaku untuk koruptor. 'hak untuk dilupakan' pada pasal 26, tidak akan diberlakukan bagi koruptor yang telah divonis bersalah. "Biarkan anak cucunya tahu. Biar tahu mereka. Ini tidak bisa mereka meminta hak itu. Banyak yang meminta hak itu tetapi tetap tidak bisa."