Revisi UU ITE

Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah segera mengajukan revisi UU ITE ke DPR agar bisa segera dibahas. DPR, kata dia, menunggu sikap resmi pemerintah untuk melakukan revisi.

Diakui Robikin, UU ITE semestinya memang dikembalikan kepada semangat dibentuknya UU tersebut, antara lain untuk melindungi konsumen ketika melakukan transaksi elektronik.

"Apresiasi niat revisi UU ITE. Perlu bukti dengan waktu yang tegas. Semoga sebulan ke depan sudah ada kemajuan," ujar Mardani

Revisi UU ITE merupakan usulan DPR.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pelaporan UU ITE yang bersifat delik aduan tidak bisa diwakilkan lagi. Harus korban sendiri yang membuat laporan. Instruksi tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar pasal-pasal karet UU ITE tidak digunakan dengan berkeadilan.

Karding mengatakan, Jokowi menyadari UU ITE memiliki pasal yang multitafsir. Jokowi juga ingin menunjukan bahwa ia berkomitmen memberikan keadilan di masyarakat.

Dia menjelaskan, Raker ulang tersebut terkait memasukkan atau mengeluarkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Fraksi NasDem mendorong penghapusan atau pencabutan pasal karet UU ITE. Pasal yang dianggap kontroversial itu pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2.

Kritik JK itu membuka kontroversi penegak hukum menggunakan pasal karet di UU ITE untuk menangkap pengkritik pemerintah.

"Jadi menurut saya kalau memang dianggap prioritas oleh presiden Jokowi kemungkinan masing-masing Fraksi di DPR RI akan mempertimbangkan untuk sepakat membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (17/2).

Ke depan jika adanya laporan yang bersifat delik aduan. Sudah tidak lagi diwakili, tapi harus korban itu sendiri yang melaporkan kejadian yang dialaminya.

Amnesty International mencatat, kasus UU ITE terkait hak kebebasan berekspresi di tahun 2020 merupakan kasus yang terbanyak selama enam tahun terakhir. Setidaknya terdapat 119 kasus, dengan total 141 tersangka, di antaranya empat jurnalis dan 18 aktivis.

Asfinawati menambahkan, sebagian besar pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan oleh aktor atau aparat negara. Dia menyebutkan, kepolisian RI menjadi aktor pelaku pelanggaran utama.

Sudding mengungkit banyak orang sudah menjadi korban UU ITE. Salah satunya Baiq Nuril guru di NTB yang mendapat perlakuan asusila dari kepala sekolahnya justru dijerat UU ITE.

Arif mengungkapkan, jika Jokowi tidak membuktikan ucapannya, maka itu akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Poengky menegaskan, jika UU ITE direvisi, maka harus lebih mempertegas soal kejahatan yang terjadi di media sosial atau secara online.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, wacana revisi UU Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) masih mungkin masuk Prolegnas. DPR bisa mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah.

"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dapat segera memberikan arahan dan kajian terhadap para anggotanya untuk dapat mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi terhadap permasalahan UU ITE," kata Andi Rio

Menurutnya UU ITE harus menjadi pagar dan otokritik dalam memanfaatkan media digital sebagai media kebebasan berekspresi.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengakui ada dua pasal yang menjadi perdebatan dalam UU Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE). Yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2.