Revisi UU Pilkada
-
Politik •Bawaslu Minta DPR Revisi UU Pilkada, Larang Mantan Napi Jadi Calon Kepala DaerahKomisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta DPR merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dia ingin revisi UU tersebut memuat larangan bagi mantan napi korupsi menjadi calon kepala daerah.
-
Politik •DPR desak pemerintah serahkan draf revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendesak pemerintah untuk segera memasukkan draf revisi Undang-undang (UU) Pemilu ke DPR. Sebab, menurutnya, tahapan Pemilihan Presiden dan Legislatif akan dimulai pada Mei 2017.
-
Politik •Ajukan judicial review UU Pilkada, Teman Ahok tak minta izin Ahok
Uji materi ini bertujuan untuk 'menyelamatkan' calon-calon independen di daerah lain.
-
Politik •Politikus PDIP ini puji langkah Teman Ahok gugat UU Pilkada ke MK
"Saya pikir ini akan jadi preseden baik dan bukti peradaban dan peningkatan kualitas berdemokrasi," ujarnya
-
Politik •Verifikasi faktual dinilai persulit pasangan calon independen
Pendukung Ahok siap cuti satu hari saat KPU melakukan verifikasi faktual KTP
-
Politik •UU Pilkada renggut hak dukung bagi pemilih pemula
"Ini menghilangkan hak konstitusional. Memiliki hak pemilih tetapi tidak memiliki hak dukung," kata Ivanhoe.
-
Politik •UU Pilkada dinilai sebuah kemunduran dan mengancam independensi KPU
Ketua KPU DKI menilai UU Pilkada rawan konflik kepentingan dan intervensi ke KPU.
-
Jakarta •KPUD DKI minta Teman Ahok tak usah galau soal verifikasi faktual
Teman Ahok khawatir kehilangan suara pemilih pemula.
-
Politik •Ahok bosan tiap hari bicara Pilgub DKI
Ahok mengaku akan lebih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur hingga Oktober 2017.
-
Politik •DPR sebut verifikasi faktual calon independen untuk cari KTP bodong
Pemerintah akui ada 3 juta NIK bodong di KTP.
-
Politik •Niat gugat UU Pilkada ke MK, KPU dinilai lakukan pembangkangan
DPR salahkan KPU yang kerap absen dalam pembahasan revisi UU Pilkada.
-
Politik •Ahok ditantang ajukan judicial review soal aturan verifikasi faktual
Desmond J Mahesa menganggap Ahok bukanlah orang yang omongannya patut didengar dan dijadikan panutan.
-
Politik •Parpol balas dendam jegal calon independen lewat verifikasi faktual
Kalangan parpol merasa syarat calon independen selama ini terlalu ringan.
-
Politik •Bila tak diverifikasi faktual dukungan independen rawan manipulasi
Dalam pasal 48 menyebut, setiap KTP yang terkumpul harus diverifikasi melalui sensus kependudukan.
-
Politik •Ini alasan DPR terapkan verifikasi faktual untuk calon independen
Penerapan verifikasi faktual adalah cara yang adil bagi calon parpol maupun calon independen untuk maju di Pilkada.
-
Politik •Pro kontra syarat calon perseorangan di UU Pilkada yang baru
Syarat dukungan bisa gagal jika petugas tidak bisa memverifikasi pemilik KTP.
-
Politik •Perketat syarat independen, DPR tak ingin dukungan KTP direkayasa
"Benar atau enggak, memberi dukungan secara sadar atau halusinasi atau apa," kata Yandri.
-
Politik •Perketat syarat independen, DPR tak ingin kedaulatan bisa dibeli
"Biar lebih legitimate dan demokrasinya lebih pas," kata Rambe.
-
Politik •Golkar takut calon independen gunakan KTP warga ajukan kredit motor
Golkar ingin verifikasi KTP dukungan calon independen di Pilkada benar-benar diawasi ketat.
-
Politik •Istana berharap umur UU Pilkada panjang setelah disahkan
"Tidak setiap akan pilkada ada UU baru," kata Pramono.