Revisi UU Pilkada
-
Politik •Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MKPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
-
Politik •DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta
PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Politik •PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya
Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
-
Politik •Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
-
Politik •Kelompok Pemerhati Hukum Konstitusi Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada: Patuhi Putusan MK
CALS mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi.
-
News •Bivitri Cium Siasat Akali Putusan MK: Keputusan Progresif Sangat Jelas, Tak Mungkin Ditafsirkan Berbeda
MK mengeluarkan putusan mengubah syarat pencalonan dalam UU Pilkada.
-
News •DPR Sahkan Perubahan UU Pilkada Jadi Usul Inisiatif, Memuat Perubahan JadwalSemula Pilkada 2024 digelar pada bulan November 2024 dimajukan menjadi September 2024.
-
Politik •Pilih Penjabat atau Perppu Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah?
Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim menilai, usulan menerbitkan (Perppu) soal perpanjangan masa jabatan kepala daerah bisa berpotensi menjadi polemik baru di tengah masyarakat.
-
Politik •Demokrat Pilih Normalisasi Pilkada Ketimbang Perpanjang Jabatan Kepala Daerah
Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah mengusulkan Perppu perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Hal ini untuk mengisi kekosongan 271 pemerintahan daerah dampak tidak adanya Pilkada pada 2022 dan 2023.
-
Khas •Membedah Aturan Main Penjabat Gubernur
UU ASN dan UU Pilkada menjadi rujukan pemerintah mengangkat TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah. Namun, sejumlah pakar menolak rencana tersebut. Bahkan dua UU tersebut dinilai melanggar konstitusi.
-
Politik •Tak Setuju Usul PDIP, Demokrat Ingin UU Pemilu dan Pilkada Direvisi
Partai Demokrat berpandangan, UU Pilkada perlu direvisi menyangkut jadwal Pilkada dinormalisasi di 2022 dan 2023.
-
News •Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Dia menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024.
-
Politik •Komisi II DPR: Muncul Suara untuk Menormalisasi Pilgub DKI di Tahun 2022
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengungkapkan, muncul aspirasi yang sejalan dengan para pegiat pemilu untuk menormalisasi pilkada pada 2022 atau 2023, salah satunya Pilkada DKI.
-
Politik •KPU Nilai UU Pilkada Perlu Direvisi Karena Belum Adaptif dengan Pandemi Covid-19
"Seharusnya kita bicara kondisi ideal kita harus melakukan revisi UU tersebut juga terkait sanksi terhadap pelanggaran protokol," kata dia.
-
Politik •DPR Putuskan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, Bawaslu Sudah Siapkan DIM
Untuk masalah Pilkada, DIM yang diajukan ialah terkait status panitia pengawas dan waktu penanganan pelanggaran Pemilu.
-
Politik •DPR akan Revisi UU Pilkada dan Pemilu Pada 2020
Selain dua UU itu, Mardani menyebut undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik juga perlu direvisi. Menurut Politisi PKS ini, revisi UU parpol sensitif.
-
Politik •DPR Evaluasi Pilkada, Buka Peluang Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pihaknya masih akan mengkaji usulan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Sebab, kata dia, Komisi II DPR akan melakukan evaluasi pelaksana pilkada langsung terlebih dahulu.
-
Politik •Revisi UU Pilkada, Anggota DPR Ingin Maju Kepala Daerah Tak Perlu Mundur
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, dalam wacana revisi UU Pilkada, salah satu yang dikaji adalah revisi pasal terkait anggota dewan tidak perlu mundur jika mencalonkan sebagai kepala daerah.
-
Politik •Pilkada 2020 Sudah Dekat, Anggota DPR Nilai Revisi UU Tak Dimungkinkan
Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menilai revisi UU Pilkada untuk melarang mantan napi korupsi menjadi calon kepala daerah tak memungkinkan dilakukan karena waktu yang sudah mendekati Pilkada 2020. Menurutnya, tak bisa pasal undang-undang diubah jika mengganggu tahapan Pilkada.
-
Politik •Cegah Eks Koruptor jadi Kepala Daerah, Bawaslu Ingin DPR Kebut Revisi UU Pilkada
Salah satu urgensi revisi UU Pilkada adalah melarang mantan koruptor menjadi calon kepala daerah. Hal juga telah disampaikan ke Komisi II DPR periode lama.