Rizal Djalil

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Rizal Djalil dijebloskan ke penjara pada, Kamis 6 Mei 2021 kemarin sesuai dengan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 66 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 26 April 2021.

Rizal terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkas penyidikan terhadap mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dan Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo telah rampung.

"Ini murni cobaan dari Allah, saya siap menjawab kalau memang dugaan yang diduga kepada saya terbukti di pengadilan."

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) yang berbeda. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 3 Desember sampai 22 Desember 2020.

Besok, 17 Oktober 2019, UU baru KPK bakal mulai berlaku. Presiden Jokowi pun hingga kini belum juga mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU baru KPK tersebut.

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, keputusan penghentian sementara tersebut diambil setelah KPK menetapkan Rizal sebagai tersangka kasus suap proyek di Kementerian PUPR.

Usai Diperiksa, Anggota BPK Rizal Djalil Tantang KPK Bongkar Kasus SPAM. Rizal melenggang bebas usai menjalani pemeriksaan. Namun demikian, Rizal menantang tim penyidik lembaga antirasuah untuk membongkar kasus yang menjeratnya.

Usai Diperiksa KPK, Anggota BPK Klarifikasi Tak Pernah Berpolemik dengan Ahok. Rizal mencoba mengklarifikasi berita terkait polemik dirinya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut dia, sepanjang dirinya menjadi anggota BPK tak pernah berpolemik dengan Ahok.

Rizal juga berjanji akan membuka lebih jauh soal adanya oknum Kementerian PUPR yang memiliki peran penting dalam proyek SPAM ini.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus suap Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) ini batal diperiksa lantaran mengeluh sakit.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menyatakan akan kooperatif dan siap mengikuti semua proses hukum terkait kasus proyek Direktorat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Rizal telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap.

Rizal Djalil diduga menerima aliran dana sebesar SGD100.000 dari Leonardo. Uang tersebut diberikan Leonardo lantaran Rizal membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.

Saatnya anak didik berangkat ke sekolah tanpa harus melewati jembatan dengan susah payah.

Surat permohonan permintaan agar BPK melakukan audit investigasi diterima Ketua BPK Harry Azhar.

Audit meliputi aspek finansial, sosiologis, dan teknis.

Jalur Pantai Utara (Pantura) yang terbentang dari Anyer hingga Banyuwangi menjadi urat nadi perekonomian nasional.

"(Proyek Pantura) Belum sepenuhnya dikelola efektif," ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Ruas jalan yang menjadi prioritas untuk diaudit adalah Karawang, Subang, Pamanukan, Palimanan sampai Losari.

Wapres dan sembilan pejabat lembaga pengaudit keuangan negara itu langsung masuk ke ruang kerja.