rokok elektrik

Ketua Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo) Teguh Basuki Ari Wibowo meminta kepada pemerintah agar dapat merelaksasi tarif cukai 2023. Mengingat, skala industri rokok elektrik relatif masih kecil.

Pelaku industri rokok elektrik mengaku khawatir dengan kebijakan tersebut. Sebab, kenaikan cukai yang cukup tinggi akan menghambat pertumbuhan industri rokok elektrik.

Pameran B2B dan B2C ini diikuti oleh 70 perusahaan dari 12 negara, di antaranya Amerika Serikat, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Inggris, Korea, Kroasia, Malaysia, Polandia, Switzerland, dan Thailand.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita mengungkapkan, rokok elektrik terbukti mempunyai risiko yang lebih rendah. Selain itu, basis konsumennya juga semakin meningkat. Sehingga perlu dijaga dengan regulasi yang suportif.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Kemenko PMK) resmi keluarkan kebijakan yang mendorong penerapan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

IECIE Jakarta Vape Show akan diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, pada tanggal 20 – 22 Oktober 2022.

PP 109/2012 secara spesifik telah mengatur distribusi hingga iklan dari produk rokok agar tidak terjamah oleh anak di bawah umur. Dalam aturan itu, rokok merupakan salah satu objek yang diatur secara komprehensif.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandung (KBCB), Dwiyono Widodo mengungkapkan, pendapatan daerah di wilayah Bandung didominasi dari penerimaan cukai sebesar Rp 98 miliar pada semester I-2022. Ini didorong banyaknya industri rokok elektrik yang berada di wilayah Bandung.

Ketua Centre for Youth and Population Research (CYPR), Dedek Prayudi mendorong pemerintah membuat regulasi. Demi mencegah beredarnya rokoh elektrik ilegal yang berbahaya bagi masyarakat.

Perokok dewasa yang merasa kesulitan untuk berhenti merokok, katanya dapat terbantu dengan memanfaatkan penggunaan produk tembakau alternatif.

Dia berharap, kolaborasi itu dapat menghasilkan kajian ilmiah yang bermanfaat untuk menurunkan angka prevalensi perokok aktif di Indonesia, sekaligus meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Arief Safari mendukung rokok elektrik atau vape dibuatkan kerangka kebijakan yang berprinsip pada pengurangan risiko bagi kesehatan.

Sebab, informasi yang keliru dan terbatas dapat menimbulkan keraguan di kalangan perokok dewasa dan menghambat proses mereka beralih dari kebiasaan merokok itu.

Satria mengatakan, selain pelibatan masyarakat secara luas dari berbagai latar belakang, evaluasi dampak yang berpotensi timbul atas suatu kebijakan juga perlu dijadikan poin penting.

Industri vape di tanah air juga memiliki prospek dan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menilai, butuh regulasi yang transparan dan akuntabel, terkait produk tembakau alternatif demi menurunkan jumlah perokok Indonesia yang tinggi.

Informasi tentang jenis kawat vape akan menentukan bagaimana rasa vape. Mengetahui bagaimana sifat dari setiap kawat juga berkaitan dengan masalah keamanan.

Jenis-jenis vape dengan berbagai bentuk dan ukuran kini semakin banyak ditemukan di pasaran. Adanya jenis vape ini bisa menjadi pilihan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Apalagi bagi orang yang menggunakan rokok elektronik ini, tentu memerlukan referensi mengenai jenis vape dan harganya.

Dari hasil survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021 menunjukkan prevalensi perokok elektrik naik dari 0,3% (2011) menjadi 3% (2021). Kemudian, prevalensi perokok remaja usia 13-15 tahun juga meningkat sebesar 19,2%.

Jumlah perokok di Indonesia kian mengkhawatirkan. Khususnya bagi mereka yang masih di bawah umur. Pada tahun 2021, BPS mencatat sebanyak 3,69 persen anak Indonesia di bawah umur aktif merokok.