RUU Cipta Lapangan Kerja

Salah satu materi yang mendapatkan perhatian pada UU Ciptaker yakni menyangkut tentang Klaster Ketenagakerjaan pada bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beserta ketentuan pesangon yang wajib dibayarkan kepada pekerja.

Taufiqulhadi menjelaskan, soal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 121 UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah makna dan cara penguasaan oleh pemerintah dari UU sebelumnya yaitu UU No 2 tahun 2012.

Mufida mengungkapkan, berbagai lembaga negara yang melakukan tafsir atas UU Ciptaker secara keliru dan parsial memungkinkan terjadinya pemahaman yang salah terhadap poin-poin penting dan krusial dalam UU Cipta Kerja. Terutama pada klaster ketenagakerjaan.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, pihaknya akan mengerahkan sekitar lima ribu mahasiswa dalam demonstrasi tersebut.

Abdul Manan khawatir akan terjadi peristiwa besar yang masih merugikan rakyat di kemudian hari jika pemerintah dan DPR dibiarkan mengesahkan UU secara diam-diam.

Menurutnya, aturan tersebut jelas akan menyinggung perasaan banyak anak bangsa yang masih banyak yang menganggur.

Fajar meminta kepada para pemohon uji materi untuk menjalankan prosedur permohonan uji materi. Nantinya, berkas uji materi akan diterima dan diverifikasi terlebih dahulu oleh MK.

Didi mengatakan, sebelum disahkan dalam rapat paripurna seharusnya RUU itu diserahkan kepada anggota supaya dapat dibaca. Semua yang hadir dalam rapat paripurna seharusnya menerima draf RUU Cipta kerja.

"Sampai saat ini belum ada tersangka. Karena kita negara hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum akan kami tindak hukum," tegasnya.

Pelajar yang ikut turun ke jalan karena menerima pesan singkat melalui WhatsApp yang berisi ajakan demonstrasi.

Sebagian masyarakat menyampaikan kekecewaan melalui unggahan di media sosial. Hingga yang paling unik, bermunculan iklan menjual Gedung DPR RI dengan harga yang sangat murah.

"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Saya bukan anggota Baleg," kata Fadli.

Aksi Ratusan Buruh Konvoi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja. UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada Senin (5/10) kemarin memicu aksi unjuk rasa karena dinilai merugikan kaum buruh.

Cegah Demo Buruh, Puluhan Brimob Bersenjata Berjaga di Tol Bitung. Penjagaan ketat tersebut dilakukan untuk mencegah aksi demontrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang rencananya dilakukan oleh massa buruh.

Sebanyak 14 ribu buruh turun ke jalan menyuarakan aksinya di kawasan Cikupa Mas.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK menyatakan bahwa Fraksi PKS dengan tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas membeberkan beberapa hasil pembahasan RUU Cipta Kerja yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta Senin (5/10). Salah satunya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam UU Ketenagakerjaan.

DPR mempercepat rapat Paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi setelah disepakati dapat rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Dia menilai, demonstrasi sesuai dengan amanah konstitusi yaitu mengemukakan pendapat di muka umum.

Awiek, sapaan Baidowi mengatakan RUU Cipta Kerja bisa disahkan dalam rapat paripurna hari ini jika Bamus menyetujui.