Satya W Yudha
-
Ekonomi •DPR ke ESDM: Tidak semua permintaan Freeport harus dikabulkanDPR ke ESDM: Tidak semua permintaan Freeport harus dikabulkan. Satya juga mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia negara berdaulat yang harus menjaga kekayaan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat. Dia berharap dirut baru bisa meyakinkan perusahaan induk untuk berbisnis dengan baik di Indonesia.
-
Ekonomi •DPR dukung wacana sanksi ke perusahaan pelaku pencemaran lingkungan
DPR dukung wacana sanksi ke perusahaan pelaku pencemaran lingkungan. Ketentuan ini nantinya akan tercantum di undang-undang lingkungan hidup. Nantinya ketentuan ini tidak hanya berlaku pada industri migas, namun juga pada industri lain misal perusahaan pembakar hutan.
-
Politik •Kursi Menteri ESDM dalam radar Partai Golkar
Sebelum muncul nama Arcandra, nama Satya W Yudha santer dikabarkan menggantikan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM.
-
Ekonomi •DPR: Penggabungan PGN-Pertamina buat BUMN rajai migas dalam negeri
Kedua BUMN migas tersebut sama-sama memiliki pangsa pasar yang besar.
-
Ekonomi •5 Fakta di balik penggabungan PGN dengan Pertamina
"Insya Allah kalau bisa kita sebelum hari raya. Tahun ini rencananya," kata Menteri Rini.
-
Ekonomi •Bentuk holding, DPR dorong pemerintah untuk beli kembali saham PGN
Dengan penguasaan penuh, Pertamina dan PGN bisa melakukan sinergi pembangunan pipa gas nasional.
-
Ekonomi •ESDM: Holding BUMN energi genjot pembangunan infrastruktur gas
Kementerian ESDM akan semakin mudah memberikan penugasan dalam pembangunan infrastruktur.
-
Ekonomi •DPR minta keputusan divestasi saham tak dipolitisasi
"Saya tidak ingin penawaran ini dipolitisasi oleh orang yang tidak paham," ujar Satya.
-
Ekonomi •Soal hasil audit Petral, DPR bakal panggil Menteri Rini dan Sudirman"Nanti kami tanyakan kepada menteri tentang apa yang akan dilakukan."
-
Ekonomi •DPR ingatkan pemerintah tak gunakan diesel di proyek 35.000 MWSatya meminta agar pemerintah memakai energi baru dan terbarukan dalam realisasi proyek tersebut.
-
Ekonomi •Rajin naikkan harga BBM, pemerintahan Jokowi langgar konstitusi
Pemerintah menyerahkan harga BBM mengikuti harga pasar (harga keekonomian).
-
Ekonomi •Naikkan harga BBM, Presiden Jokowi bikin kepala rakyat mau pecah
Dituding ada ulah mafia di balik kenaikan harga BBM.
-
Ekonomi •DPR kritik ambisi Jokowi bangun pembangkit listrik 35.000 MW
Satya berkaca dari proyek pembangkit listrik 10.000 MW di era Presiden SBY yang gagal terpenuhi.
-
Ekonomi •Banyak daerah krisis listrik, data elektrifikasi tak dipercaya
Saat ini, Yudha melihat masih banyak daerah krisis listrik khususnya di Indonesia Timur.
-
Ekonomi •Ini syarat dukungan DPR pada kebijakan kenaikan harga BBM Jokowi
Pengalihan subsidi BBM harus kepada program yang pro-rakyat.
-
News •Golkar: Kabinet Jokowi tak perlu malu lanjutkan program SBY
Penggunaan anggaran CSR BUMN seharusnya dibicarakan lebih dahulu dengan DPR.
-
Ekonomi •DPR: Pemerintah sebenarnya bisa tidak naikkan harga BBM subsidi
Pemerintah bisa mengubah pola distribusi BBM yang selama ini dijalankan dengan pola terbuka menjadi tertutup.
-
Ekonomi •DPR nilai kartu sakti Jokowi akan jadi program hamburkan uang
Ketidakakuratan data mengancam dana bantuan tidak tepat sasaran.
-
Ekonomi •DPR sebut kartu sakti ialah program SBY yang dipopulerkan Jokowi
Presiden Jokowi diminta jujur kalau program kartu sehat adalah keberhasilan SBY yang kemudian diteruskan.
-