Satya W Yudha

Asalkan, anggaran kompensasi tepat disalurkan kepada rakyat miskin terkena dampak dari kebijakan tak populis itu.

Adapun pemilihan pimpinan Komisi V dan XI ditunda hingga besok karena alasan yang belum jelas.

DPR ingin ada pembeda alokasi subsidi listrik.

Perusahaan minyak baik lokal maupun asing akan kesulitan memutar uang menjadi dana operasional.

Total penerimaan migas 2015 sebesar Rp 299,1 triliun.

DPR tak setuju pemerintah mengambil jalan menaikkan harga BBM untuk menjaga kuota subsidi.

"Profesional tapi di partai bagus daripada profesional tidak berpartai. Warnanya jelas, hukumannya jelas," kata Satya.

Pengurangan kuota pasokan BBM subsidi 5 persen di tiap SPBU dinilai Satya menjadi kebijakan blunder.

"akan lebih baik menunggu diskusi Presiden yang sekarang dan periode selanjutnya," kata Satya W Yudha.

Indonesia harus mulai memanfaatkan sumber energi alternatif sebagai bahan baku produksi listrik salah satunya nuklir.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi hanya tersenyum.

Komisi VII DPR hari ini melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pemerintah mustahil melakukan pelarangan pembelian BBM subsidi.

Sebelum berdampak lebih jauh, pemerintah diminta segera memberlakukan distribusi BBM bersubsidi dengan sistem tertutup.

Pemerintah harus membeli informasi tersebut dari Fukgro yang notabene adalah perusahaan peneliti asal Taiwan.

Pemerintah tidak pernah punya anggaran untuk meneliti cadangan migas.

Inisiatif kenaikan harga BBM seharusnya sudah bisa diterapkan sejak beberapa tahun lalu.

BLSM sebagai kompensasi rencana kenaikan harga BBM harus diberikan dalam jangka pendek.

Menurut DPR, yang paling penting pemerintah harus memitigasi dampak agar inflasi tidak melonjak.

Yang dibatasi adalah BBM bersubsidi, jadi masyarakat masih bebas beli BBM non subsidi.