Sengketa Natuna

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, hubungan Indonesia dengan China tak akan putus, meskipun adanya konflik kapal China masuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna.

Wapres menegaskan, secara yuridis China tidak memiliki hak apapun atas sumber daya di wilayah teritorial Indonesia, termasuk di antaranya perairan Natuna. Oleh karena itu, Wapres meminta Pemerintah China menghormati kedaulatan Indonesia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Natuna, untuk menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu. Menurut dia, Jokowi memberi perhatian serius terhadap masalah yang terjadi di perairan laut Natuna.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, upaya pengamanan wilayah kelautan yang perlu dilakukan saat ini adalah menguatkan TNI AL. Ini menanggapi rencana pemerintah merumuskan omnibus law mengenai kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk melakukan kunjungan kerja. Sekitar pukul 07.35 WIB, Mantan Gubernur DKI Jakarta akan meninjau jajar kapal dan bertemu dengan ratusan nelayan.

Lalu, Jokowi rencananya akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Belum lama ini kapal nelayan China dikawal oleh kapal perang memasuki perairan Indonesia. China telah lama mengklaim sebagian besar teritorial Laut China Selatan masuk wilayahnya.

Hubungan Indonesia-China tengah memanas akibat sengketa di perairan Natuna. Beragam pendapat diberikan. Mulai dari tidak adanya solusi untuk penyelesaian ketegangan. Hingga permintaan agar pemerintah jangan mundur sejengkal pun dan menolak negosiasi.

Konflik di Natuna, Kepulauan Riau, antara China dengan Indonesia masih berlanjut. Untuk mengamankan wilayah NKRI, personel TNI AU dari Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru mengerahkan empat pesawat tempur F16 ke Perairan Natuna.

Di Natuna, personel akan berada selama satu pekan. Pengerahan F16 guna menjaga wilayah perbatasan Indonesia.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan jika terbukti terjadi pelanggaran di Natuna, hal itu perlu ditindak. Namun, perdagangan antar kedua negara tetap berjalan seperti biasanya atau tidak terpengaruh sama sekali.

Kemenkeu siap untuk memberikan dana talangan apabila memang dibutuhkan Kementerian Pertahanan untuk menambah kapal baru. Nantinya anggaran tersebut berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menegaskan tidak akan ada negosiasi dengan China terkait masuknya kapal mereka ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Akan tetapi, Bakamla tak ingin pula membuat China malu karena dipukul mundur.

Penyusunan Omnibus law tersebut untuk menyatukan tumpah tindih aturan pengurusan kelautan. Saat ini ada tujuh lembaga presiden yang tugasnya tumpang tindih dalam mengurus kelautan. Empat di antaranya yaitu TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Bakamla.

Perairan Natuna dijaga ketat TNI dari berbagai unsur, buntut panjang dari masuknya kapal nelayan asing ke ZEEI. Berikut pesona dan potensi alam Natuna, kawasan perairan yang diklaim sepihak oleh China.

Luhut mengaku sudah menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk menyelesaikan. Dia ingin, tahun ini rencana relokasi nelayan di pantai utara (pantura) dan sebagian Sumatera Utara dilaksanakan tahun ini.

‎Menurut Luhut, meski Pemerintah Indonesia bertekad mempertahankan kedaulatannya di Laut China Selatan, tetapi pemerintah tetap mengurai masalah tersebut dengan kepala dingin.

Dia menegaskan Indonesia tidak akan bernegosiasi terkait garis batas negara.

Bamsoet menyebut provokasi China di Perairan Natuna merupakan pengulangan peristiwa serupa pada 2016.

Menko Polhukam Mahfud MD hari ini memimpin rapat mengenai penyederhanaan aturan pengamanan laut agar tak tumpang tindih. Hadir perwakilan dari Bakamla, Basarnas, Kemendagri, Kemenkumham, Kemhan, dan jajaran kementerian serta lembaga terkait.