Sengketa Natuna

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk tidak membuat panas suasana terkait masalah kapal coast guard China yang masuk ke perairan laut Natuna. Prabowo menegaskan kedaulatan Indonesia adalah harga mati.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, angkat suara mengenai konflik Indonesia dengan China di laut Natuna. Dia mengatakan, persoalan kedua negara ini tidak berdampak besar terhadap investasi di Indonesia. Sebab, tak ada hubungan investasi dengan kedaulatan negara.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan hubungan antara Indonesia dan China saat ini berlangsung baik-baik saja. Pernyataan ini menyusul adanya ketegangan kedua negara terkait batas teritorial laut di Perairan Natuna.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana ingin cara yang dipakai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengusir nelayan asing di perairan Indonesia perlu dipertahankan. Hal itu ia sampaikan, terkait konflik yang terjadi di perairan Natuna Utara.

Menurut Agus, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik bagi negara lain, mengingat situasi ekonomi yang relatif baik.

Oleh karena itu, Mahfud meminta nelayan di Natuna kembali beraktivitas seperti biasa.

Konflik Indonesia dan China di Natuna harus jadi momentum memperbaiki diri. Kapal nelayan Indonesia 96 persen berkapasitas 10 GT. Sementara kapal besar jumlahnya hanya 1 persen dari 543.845 armada yang dimiliki Indonesia.

Kabar mengenai ancaman penabrakan itu menguat pasca beberapa kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard memasuki perairan Natuna di Kepulauan Riau untuk menangkap ikan.

Kapal-kapal China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menganggap, masuknya nelayan China yang dikawal kapal Coast Guard menjadi tanda bahwa China ingin merebut perairan Natuna dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia.

Pada April 2019, KRI ini juga terlibat konflik dengan kapal penjaga pantai Vietnam di laut Natuna. Bahkan salah satu alutsista TNI ini ditabrak oleh kapal Vietnam sebagai bentuk perlawanan. Berikut kehebatan KRI Tjiptadi-381.

Masyarakat Indonesia belakangan ini tengah digemparkan oleh konflik yang ada di Natuna. Sejak akhir tahun 2019 lalu, kapal nelayan China kedapatan mengambil ikan di wilayah perairan Natuna dengan dikawal oleh Coast Guard.

Mengacu informasi yang diberikan Kementerian PUPR, jalan lingkar tersebut terbagi menjadi empat ruas jalan nasional yang seluruhnya sudah diaspal.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku belum bisa menyimpulkan dampak dari memanasnya hubungan antara Indonesia dan China terhadap ekonomi RI. Apalagi belakangan China diketahui sedang gencar melakukan investasi di Tanah Air.

Pemerintah sedang membahas terkait insentif dan jaminan akan diberikan kepada para nelayan yang mencari ikan di perairan Natuna. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, salah satunya yang sedang dibahas yaitu menyiapkan armada besar untuk para nelayan mencari ikan.

Gaya Jokowi Tinjau Kapal Perang TNI di Natuna. Jokowi mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa untuk memastikan penegakan hukum dan hak berdaulat atas sumber daya di ZEE perairan Natuna. Dalam kesempatan itu, Jokowi meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356.

Mahfud mengungkapkan bakal ke Natuna bersama ratusan nelayan. Menurut dia, sudah ada 470 nelayan mendaftar untuk berlayar ke Natuna.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif," ucap Jokowi dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Politisi Partai Gerindra mengharapkan kunjungan Presiden Jokowi ampuh memberikan pesan kepada pihak China akan kedaulatan Indonesia atas perairan Natuna.

Luhut menyebut rencana pembangunan SKPT di wilayah Utara Natuna merupakan sebagai desain ulang agar kapal-kapal ikan Indonesia lebih banyak masuk ke daerah sana. Nantinya, kapal-kapal yang diusulkan berada di SKPT baru di atas 30 GT.