Sengketa Natuna

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan Menko Polhukam Mahfud MD meninjau situasi pengamanan di Natuna. Sekaligus melakukan rapat koordinasi terbatas yang dilakukannya secara tertutup.

"Ada yang mencoba masuk, diusir. Sekarang ada di luar zona 200 mil itu," kata dia.

Din mendukung penyelesaian Natuna lebih mengutamakan jalan tengah atau the middle path. Sebab, Indonesia dapat melihat langkah strategis yang lebih tepat dan terukur.

Di tengah ramainya pemberitaan tentang kapal China yang masuk ke perairan Natuna, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia, termasuk Natuna.

Sukamta memandang secara teknis, pengamatan di kawasan laut Natuna terjadi tumpang tindih.

Waketum Gerindra itu juga mengakui kapal milik Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pun terbatas. Karenanya, Dasco bakal menanyakan langsung kepada Menteri KPP yang juga koleganya di Gerindra, Edhy Prabowo.

Justru, kata Ngabalin, Fadli tidak berwibawa bila menyerang pemerintah. Sebab, Gerindra sudah berada di pemerintah dengan diwakili Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Menurut Djayadi, kehadiran Jepang nantinya memberi sinyal posisi pemerintah Indonesia kepada China yang belakangan terlihat melintas zona ekonomi eksklusif Indonesia di kawasan Natuna.

Pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu mengingatkan pemerintah Indonesia terkait sikap pemerintah China mengenai sengketa perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurut Dinna, China sedang menguji 'kesetiaan' negara kawasan Asia menyikapi perairan Natuna.

Dosen dari Universitas Bina Nusantara itu menilai sudah seharusnya pemerintah tegas menindak kapal asing masuk wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk China. Sebab menurut dia, dari banyaknya kapal asing, kapal China seringkali memasuki wilayah yang diklaim sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia diminta tidak mengakui klaim sembilan garis putus (nine dash line) Pemerintah China yang beririsan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Natuna.

Nelayan Kabupaten Natuna, Kepri menolak rencana kedatangan ratusan nelayan pantai utara (pantura) Jawa di perairan Natuna Utara. Penolakan dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang.

Hikmahanto yang baru saja diangkat menjadi Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan alasan kecurigaannya. Selama ini yang mengambil ikan-ikan di Natuna Utara justru militer China yang menyamar. Namun, kata dia, ini masih perlu diverfikasi lagi.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas terhadap kapal-kapal asing China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kementerian Perhubungan kembali mengirimkan Kapal Patroli KN Kalimasada-P.115 milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Setelah sebelumnya mengirimkan kapal patroli KN Sarotama-P.112 milik Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban ke perairan Natuna.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bicara tentang konflik dengan China di perairan Natuna. Megawati bersikap bahwa persoalan kedaulatan bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya sikap lunak dari pemerintah dalam menyikapi persoalan sengketa dengan China di perairan Natuna. Menurutnya upaya yang dilakukan pemerintah sangat tegas untuk kedaulatan suatu negara.

Dalam pertemuan, Jokowi mengajak pelaku usaha Jepang melakukan investasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Sejak akhir tahun 2019 Indonesia kembali bersengketa dengan China perihal Laut Natuna. Belakangan ini tersebar sebuah video yang merekam proses saat TNI mengusir kapal coast guard China di perairan Natuna dilansir dari unggahan video Instagram @makassar__iinfo.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya berencana membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu, di Natuna, Kepulauan Riau dan Indonesia Timur.