Sidang Habib Rizieq

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur bakal melanjutkan sidang perkara hasil tes swab RS Ummi pada hari ini, Kamis (17/6). Sidang nanti beragendakan pembacaan duplik dari para terdakwa yakni Rizieq Syihab, menantunya Hanif Alatas, dan Dirut RS Ummi Andi Tatat dan kuasa hukumnya.

Hakim Ketua, Khadwanto memutuskan kembali menggelar sidang lanjutan perkara hasil tes swab Rumah Sakit Ummi, Rizieq Syihab Cs pada Kamis (17/6).

"JPU menilai tak ada relevansinya. Cerita terdakwa-terdakwa seakan-akan mencari panggung untuk menyalahkan pihak lain dan membenarkan secara sepihak yang dilakukan oleh terdakwa," ujar jaksa.

Sejumlah perkataan yang menjadi sorotan di antaranya menuding jaksa berotak penghasut, tak ada rasa malu, culas (curang), hingga licik.

"Perkara Ahok, juga menghubungkan dengan Abu Janda, Ade Armando, Deni Siregar, selain dari pada itu, menghubungkan dengan Diaz Hendropriyono yang ke semuanya tidak ada nyambungnya," ujar jaksa.

Dalam pleidoinya, Rizieq menyebut tuntutan jaksa kepada dirinya selama 6 tahun penjara tidaklah masuk akal, karena menurutnya dalam sebuah aturan tidak tertera sanksi pidana penjara bagi pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes).

Anggota Komisi III Didik Mukrianto mengatakan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan dalam persidangan harus dipastikan kebenarannya. Ini menanggapi pledoi yang disampaikan Rizieq Shihab dalam sidang kasus tes swab RS Ummi.

Badan Intelijen Negara (BIN) menegaskan tidak pernah ada pertemuan maupun kesepakatan antara terdakwa Rizieq Syihab dengan Kepala BIN Budi Gunawan ketika berada di Arab Saudi.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akan melanjutkan sidang kasus hasil tes swab di Rumah Sakit (RS) Ummi Bogor dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin (14/6) pekan depan.

Menurut Diaz pernyataan Rizieq mengada-ngada. Dia pun menilai tudingan tersebut tidak jelas dari mana asalnya.

Dengan tujuan, katanya, membunuh karakter sekaligus mentarget untuk menjebloskannya ke bui.

Kesepakatan yang dibuat secara tertulis itu berisi agar aparat penegak hukum di Indonesia menghentikan segala kasus hukum yang melibatkan Rizieq.

Operasi Intelijen Hitam Berskala Besar, disebut Rizieq, adalah gerakan politik balas dendam terhadap dirinya dan juga FPI serta kawan-kawan seperjuangannya yang dianggap sebagai halangan dan ancaman bagi gerakan Oligarki Anti Tuhan.

Terlebih, kata Aziz, penggunaan pasal menyebarkan berita bohong sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terkesan dijadikan sebagai alat politik.

Ketika berhentikan polisi, di dalam mobil terdapat lima orang. Rinciannya terdiri satu orang wanita dan empat orang laki-laki yang berasal dari Karawang, Jawa Barat.

Dalam tuntutan jaksa, pertimbangan hukuman penjara bagi Hanif Alatas akan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalaninya. Meski demikian, Hanif tetap diminta untuk ditahan di sel tahanan.

Meski akan mengajukan banding, Aziz mengaku, jika pihaknya telah menerima terhadap vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Kita masih diskusikan (soal ajukan banding)," ujarnya.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur bakal kembali melanjutkan sidang perkara penyebaran berita bohong hasil tes swab Rizieq Syihab di Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diagendakan menyampaikan tuntutannya pada Kamis (3/6) pekan depan.

Pada perkara kerumunan di Megamendung, Rizieq tidak dijerat hukuman penjara. Melainkan hanya diminta membayar denda Rp20 juta.