Solar

Masyarakat diharapkan tak perlu panik karena Pertamina sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah untuk tetap mengawal ketersediaan BBM di masyarakat, baik untuk kelompok subsidi maupun non subsidi.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar penggunaan solar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Polres Kutai Kartanegara menangkap tangan dua warga Tenggarong pelaku penyalahgunaan solar subsidi, SB (48) dan MF (28) di sebuah gudang penyimpanan di Timbau, Tenggarong. Dari keduanya polisi menyita 300 liter solar subsidi.

Dandim 0503 Jakarta Barat Letnan Kolonel I Made Maha Yudhiksa menerangkan, kasus ini terbongkar berkat kerjasama Babinsa dan Unit Intel Kodim 05/03 yang curiga terhadap kendaraan mobil boks dan truk tangki di TPA kawasan Kembangan.

Pemerintah akan menerapkan bahan bakar minyak jenis solar CN 51 dengan kandungan sulfur 50 ppm setara Euro IV yang akan dilaksanakan di seluruh SPBU di seluruh Indonesia mulai 1 April 2022.

Ma'ruf menyatakan, strategi penanganan itu akan segera rampung dan diumumkan ke publik. Hal tersebut tentu demi menjawab keresahan masyarakat, termasuk para pelaku usaha distribusi logistik.

Pertamina saat ini menanggung selisih harga jual solar bersubsidi sebesar Rp 7.800 per liter karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalokasikan subsidi Rp500 per liter.

Pertamina terus berupaya agar penyaluran BBM Solar Subsidi (Biosolar) berjalan lancar dan tepat sasaran ke masyarakat di tengah permintaan yang meningkat. Pertamina pun memastikan stok ketersediaan biosolar saat ini dalam kondisi aman, bahkan Pertamina melakukan penambahan pasokan di SPBU meski telah melebihi kuota.

Komisi VII DPR RI sepakat untuk menambah usulan kuota solar subsidi sebesar dua juta kiloliter (kl) untuk tahun 2022 menjadi total 17 juta kl. Hal ini menjadi salah satu hasil kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan bersama Ditjen Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina, ditulis Rabu (30/3).

Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir berpotensi menghambat distribusi barang maupun sembako. Sehingga, akan menyulut kenaikan harga bahan pangan yang saat ini sudah mahal.

Kelangkaan solar menjadi masalah baru yang dihadapi masyarakat saat ini. Di beberapa daerah, kelangkaan solar membuat antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU.

Pada 2022, kuota solar subsidi ditetapkan 15,1 juta kiloliter dan telah tersalurkan sebanyak 3,79 juta kiloliter per 27 Maret 2022.

Nicke mencatat, realisasi penyaluran solar subsidi secara nasional per bulan Februari 2022 telah melebihi kuota sekitar 10 persen. Tren ini diprediksi terus berlanjut hingga akhir tahun ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.

Nicke mengatakan, tingginya beban subsidi yang ditanggung negara akibat berlanjutnya tren kenaikan harga minyak dunia pasca meningkatnya permintaan seiring pulihnya perekonomian global.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap sejumlah praktik kecurangan penyebab kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Antara lain pengoplosan, penimbunan, hingga subsidi tidak tepat sasaran.

Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, kelangkaan solar bersubsidi dipicu oleh meningkatnya permintaan. Hal ini sejalan dengan pulihnya perekonomian.

Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menduga permasalahan kelangkaan solar bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir diakibatkan oleh pengurangan stok yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Hingga Februari 2022, realisasi penyaluran solar subsidi di Indonesia mencapai 2,49 juta kiloliter sedangkan kuota ritel hanya 2,27 juta kiloliter atau sudah kelebihan sebanyak 227.580 kiloliter.

Pada 2021 kuota solar subsidi Pertamina tercatat sebanyak 14,85 juta kiloliter dengan angka realisasi penyaluran sebesar 14,75 juta kiloliter. Namun pada 2022 kuota solar subsidi Pertamina ditargetkan hanya sebanyak 14,05 juta kiloliter dengan angka estimasi permintaan mencapai 16 juta kiloliter atau naik 14 persen.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Eko Kristiawan menjelaskan, Pertamina akan selalu berupaya untuk menyalurkan solar subsidi sesuai arahan pemerintah.